Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA keras Kepolisian Republik Indonesia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selepas pengumuman hasil Pemilu 2019 terus mendapat apresiasi dari masyarakat. Kali ini apresiasi disuarakan Forum Relawan Demokrasi (Foreder).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Foreder Aidil Fitri mengatakan, apresiasi juga diberikan pihaknya terhadap upaya Polri bersama TNI yang telah berhasil meredam kerusuhan dalam aksi 21-22 Mei lalu dan telah berhasil mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif.
Di sisi lain, Foreder juga mendorong Polri untuk terus memberantas pelaku penyebar berita bohong (hoaks) yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Baca juga : Warga Antusias Mendukung Kinerja Polri-TNI
"Kami memberikan dorongan kepada polri agar memberantas pelaku Hoaks yang meresahkan masyarakat," Kata Aidil dalam keterangan tertulisnya.
Foreder juga mendorong Polri dalam upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya makar di NKRI.
Seperti diketahui, aksi 21-22 Mei yang menolak hasil Pemilu 2019 berakhir ricuh dan menyebabkan ratusan orang terluka dan timbul korban jiwa. Polisi sudah menetapkan ratusan orang sebagai provokator kerusuhan dan menahan mereka.
Di sisi lain, Polri juga bertindak tegas terhadap penyebar hoaks dan pelaku makar agar situasi kondusif di masyarakat terjaga. (RO/OL-8)
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved