Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
UPAYA keras Kepolisian Republik Indonesia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selepas pengumuman hasil Pemilu 2019 terus mendapat apresiasi dari masyarakat. Kali ini apresiasi disuarakan Forum Relawan Demokrasi (Foreder).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Foreder Aidil Fitri mengatakan, apresiasi juga diberikan pihaknya terhadap upaya Polri bersama TNI yang telah berhasil meredam kerusuhan dalam aksi 21-22 Mei lalu dan telah berhasil mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif.
Di sisi lain, Foreder juga mendorong Polri untuk terus memberantas pelaku penyebar berita bohong (hoaks) yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Baca juga : Warga Antusias Mendukung Kinerja Polri-TNI
"Kami memberikan dorongan kepada polri agar memberantas pelaku Hoaks yang meresahkan masyarakat," Kata Aidil dalam keterangan tertulisnya.
Foreder juga mendorong Polri dalam upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya makar di NKRI.
Seperti diketahui, aksi 21-22 Mei yang menolak hasil Pemilu 2019 berakhir ricuh dan menyebabkan ratusan orang terluka dan timbul korban jiwa. Polisi sudah menetapkan ratusan orang sebagai provokator kerusuhan dan menahan mereka.
Di sisi lain, Polri juga bertindak tegas terhadap penyebar hoaks dan pelaku makar agar situasi kondusif di masyarakat terjaga. (RO/OL-8)
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
STAF Sumber Daya Manusia Polri (SSDM Polri) meluncurkan buku berjudul Policing in Indonesia.
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved