KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Tangani Sengketa Pilpres 2019

KUASA hukum untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin atau yang tergabung dalam AnP Law Firm mengaku telah siap menangani sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sore ini KPU mengagendakan pertemuan dengan seluruh Law Firm yang sudah ditunjuk dalam menangani sengketa.

"Dari tim kuasa hukum kami ada 20 orang (menangani sengketa pilpres). Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk menunjukan hasil kerja KPU, bahwa mereka sudah bekerja secara jujur dan adil sesuai dengan asas-asas penyelenggara pemilu," ujar Ali di Hotel Le Meridien, Jakarta, Sabtu (25/5).

Ia mengatakan bahwa kantor hukum miliknya bukanlah pertama kalinya menangani sengketa pemilu. Ali menjelaskan bahwa pihaknya sejak 2013 sudah menjadi ketua tim kuasa hukum KPU untuk sengketa partai politik peserta pemilu. Dari 903 perkara, pihaknya berhasil memenangkan 880 perkara. Selain itu pada 2014, Ali ditinjuk sebagai wakil ketua tim kuasa hukum untuk Pilpres.

Saat ini sebagai kuasa hukum KPU, pada persidangan sengketa pilpres nanti akan berhadapan dengan kubu 02. Ali mengaku pihaknya tidak memiliki persiapan secara khusus.

Baca juga: Jadi Ketua Tim Pengacara, BW Perlu Diwaspadai

"Enggak ada persiapan khusus. Mau siapapun pengacaranya, siapapun penggugatnya biasa saja. Kami siap untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja KPU. Mudah-mudahan kami menang. Kami optimis," kata Ali.

Ia juga menuturkan pihaknya telah menyiapkan alat-alat buktinya berupa C1 dari TPS, kecamatan, hingga hasil rekapitulasi nasional. Menurut Ali, jika ada laporan kecurangan disuatu titik, pihaknya akan mempelajari laporan tersebut.

"Kami akan pelajari kecuranganya dimana, buktinya apa. Tentunya KPU akan menunjukan bukti-bukti mereka telah bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ucap Ali

KPU hingga pukul 16.00 wib, menghadapi 329 perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) pileg, satu PHPU pilpres dan 10 perkara PHPU DPD. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan masing-masing kuasa hukum nanti membagi distribusi beban kerja.

"Nanti dibagai siapa menangani apa, sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Biasa menangani perkara di daerah mana, mereka yang atur sendiri. Tapi yang ditegaskan oleh KPU adalah semua hal harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Dari personilnya, dan dokumen alat-alat buktinya, nanti setelah terkumpul mereka yang akan menata seperti apa," tandas Arief. (OL-7)