Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI senior Sarwono Kusumaatmadja menilai aksi kericuhan dalam aksi 21-22 Mei di segelintir titik di Jakarta merupakan tindakan kriminal yang dilakukan perusuh dan harus ditindak tegas aparat.
"Tindakan kriminal ini perlu kita bedakan dengan tindakan politik," kata Sarwono dalam konferensi pers bersama Gerakan Suluh Kebangsaan, di Jakarta, Kamis (23/5).
Sarwono yang pernah menjabat menteri di sejumlah kementerian dalam beberapa periode, anggota DPR, dan Sekjen DPP Golkar itu mengatakan tindakan tegas yang perlu diambil aparat kepada perusuh sederhana saja.
"Ditindak tegas seperti kita mempunyai orientasi tegas mengenai apa yang baik dan tidak baik," ujar dia.
Sebelumnya tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menilai polisi perlu melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku pembuat onar yang anarkistis.
Menurut Mahfud, sesuai prosedur yang berlaku bagi aparat, ketika pembuat onar mengancam jiwa orang lain dan membakar fasilitas umum, dapat dihalangi secara tegas hingga dilakukan tindakan melumpuhkan pelaku. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved