Kontras Minta Elit Politik Hentikan Memprovokasi Massa

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta para elite politik dari kedua pihak, pemerintah serta capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk menghentikan pernyataan dan kebijakan yang berpotensi memicu eskalasi kekerasan.

Para elite tersebut juga harus melakukan upaya aktif untuk meredakan situasi dan kondisi yang terjadi. Demikian dikatakan Koordinator Kontras Yati Andriyani melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Kamis (23/5).

Kontras pun mengecam sikap dan pernyataan kedua kubu yang terus memanaskan suasana dan mengakselerasi kekerasan, serta direspon secara cepat oleh massa di Jakarta maupun luar Jakarta. Hal itu terlihat dari sentimen antipolisi yang semakin memanas di lapangan.

"Setidaknya sampai pukul 18.00 WIB, Selasa (21/5), kedua belah pihak terus melontarkan pernyataan publik yang semakin memperkeruh keadaan. Alih-alih mendinginkan suasana, pernyataan kedua kubu justru semakin memperburuk situasi sejak sebelum dan setelah penetapan pemenang Pilpres oleh KPU," ujar Yati.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Kerusuhan 22 Mei Diusut

Hasil pemantauan di lapangan pada 20-21 Mei, sambung dia, Kontras menemukan bahwa di beberapa titik kerusuhan, seperti Petamburan, Slipi, KS Tubun, Sabang, dan Wahid Hasyim melibatkan aparat kepolisian dengan demonstran.

Selain itu, hasil pantauan sementara dari sejumlah rumah sakit dan lapangan, tercatat setidaknya 300 orang menderita luka-luka, 10 orang luka berat, dan 5 orang meninggal dunia. Beberapa korban yang meninggal dunia diidentifikasi mengalami luka tembak dibagian dada dan leher.

"Kami juga mengindenfikasi bahwa massa demonstran berasal dari beragam daerah, seperti Tangerang, Bekasi, Bangka, Bogor, dan Depok. Massa yang menjadi korban dalam bentrokan diketahui umumnya masih berusia remaja."

Menurut dia, langkah pemerintah untuk membatasi akses informasi tidak membantu meredam situasi dan tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara. Di sisi lain, pernyataan-pernyataan elite politik dari kedua kubu menunjukkan kegagalan mereka dalam melakukan self cencorship atas ucapan-ucapannya, seperti Wiranto dan Amien Rais.

Kontras, LBH Jakarta, dan Lokataru mendesak ke beberapa pihak, antara lain, aparat kepolisian untuk memastikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mendapatkan perlindungan jaminan keamanan, termasuk meminimalisir segala bentuk represivitas yang dapat menambah eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.

"Kami menyerukan kepada pihak kepolisian untuk tetap menjadikan prinsip-prinsip proporsionalitas, serta penghormatan, penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan HAM sebagai pembatasan dan rel dalam merespon dan menyikapi masa aksi di lapangan," pungkasnya. (OL-4)