Muhammadiyah Minta Kerusuhan 22 Mei Diusut

Penulis: Mediaindonesia.com Pada: Kamis, 23 Mei 2019, 12:37 WIB Politik dan Hukum
Muhammadiyah Minta Kerusuhan 22 Mei Diusut

Antara
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak aksi kekerasan 22 Mei harus diusut.

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengecam keras kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei di Jakarta, yang dilakukan oleh para perusuh anarkis yang menimbulkan jatuh korban.

"Tragedi ini harus diusut dan diselesaikan tuntas melalui jalur hukum yang berlaku. Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijkasanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab, serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir didampingi Sekretaris Umum, Abdul Mu'ti di Jakarta, Kamis (23/5). 

PP Muhammadiyah juga mengapresiasi sikap dan langkah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersaing secara sehat dan menyelesaikan masalah Pemilu melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Disertai sikap bijak dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan positif dalam menghadapi situasi politik nasional mutakhir. 

"Hal tersebut tentu harus diikuti oleh para tim sukses, pendukung, dan semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan sikap politik berjiwa kenegarawan, agar seluruh proses demokrasi ada akhirnya dengan baik dan konstitusional," lanjutnya. 

PP Muhammadiyah juga meminta agara Mahkamah Konstitusi dalam menangani pengaduan hendaknya benar-benar menyerap aspirasi dan menjalankan fungsi atau tugasnya secara adil, objektif, profesional, independen, dam bebas dari kepentingan apapun. 

"Serta tidak menutup mata dari permasalahan, pelanggaran, dan kecurangan yang memiliki alat bukti yang kuat dengan benar-benar berdiri tegas di atas konstitusi. Sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan," ujarnya. 

Keputusan MK nantinya harus dihormati dan semua pihak harus mengakhiri proses politik Pemilu 2019 secara konstitusional, serta kembali bersatu dan membangun Indonesia yang sarat tantangan ke depan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam menghadapi dinamika politik. Dan diharapkan tetap seksama sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara. 

"Aparat keamanan Polri dan TNI di lapangan telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Diharapkan mereka bisa bekerja profesional, santun, dan tidak terpancing melakukan tindak represif yang tidak diinginkan bersama." 

Muhammadiyah juga meminta gerakan massa yang menyuarakan aspirasi politik Pemilu harus menaati aturan, damai, tertib dan menjauhi segala bentuk kekerasan. 

"Apalagi di bulan Ramadan, bagi umat Islam mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia," ujar Haedar. 

Apabila aksi massa ini menimbulkan dan membuka peluang bagi kemudaratan, maka harus dihentikan. 

Haedar juga menyerukan semua pihak agar menahan diri dan menghentikan semua bentuk kekerasan dan tindakan anarkis yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Tidak ketinggalan elit politik, para tokoh agama, pejabat publik, media massa, para netizen maupun warga bangsa bisa menciptakan suasana yang sejuk, damai dan rukun. Sedangkan media sosial harus dijadikan media untuk menyebarkan informasi yang memajukan bangsa, bukan untuk memproduksi berita hoaks.

Bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah, Haedar meminta agar tidak terpengaruh oleh informasi dan pesan-pesan tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Harus kritis, bijak, damai dan dewasa disertai ikhtiar," tambahnya. 

baca juga: Presiden Sampaikan Bela Sungkawa Wafatnya Ustaz Arifin Ilham

Di akhir pernyataannya, Haedar menyikapi pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berjalan lancar. Namun ia meminta agar lembaga pemilu melakukan evaluasi terhadap banyaknya jatuh korban jiwa terutama petugas Pemilu, maupun yang dirawat di rumah sakit. (OL-3)


 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More