Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Demokrat, Andi Arief, meminta Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk segera bertemu demi meredam aksi massa memprotes hasil pemilihan presiden 2019 yang menurut informasi sampai siang hari ini sudah memakan korban meninggal dunia. Menurut dia, jatuhnya korban jiwa dan kerusuhan yang terjadi tidak terlepas dari persaingan keduanya.
"Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang terhormat, sampai berapa korban "nyawa rakyat" yang bisa melunakkan hati untuk Bapak berdua bertemu? Korban nyawa ini akibat persaingan antara Bapak berdua," kata Andi melalui akun twitter-nya @andiarief, Rabu (22/5).
Baca juga: Hari Ini, Jokowi Pilih Berkantor di Istana Bogor
Andi menilai tidak ada satu pun elit di kedua kubu yang segera merespons kejadian ini untuk segera mendinginkan suasana.
"Korban nyawa sudah terjadi, para petinggi dan elite politik dari 01 dan 02 terbius menikmati tawuran rakyat melawan aparat. Tak ada satu pun yang bicara. Pak Jokowi dan Pak Prabowo matikan televisi, bertemulah," kata Andi lagi.
Diketahui aksi massa menggelar aksi protes hasil pilpres 2019 sudah berlangsung sejak kemarin, Selasa 21 Mei 2019 di kawasan kantor Badan Pengawas Pemilu. Massa sempat membubarkan diri setelah menggelar salat tarawih tetapi aksi mengarah menjadi kerusuhan menjelang tengah malam saat Polisi berusaha memukul mundur massa ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Polisi sempat melepaskan gas air mata dan menembakkan senapan, sedangkan massa membalas dengan petasan dan kembang api. Sejumlah orang tak dikenal juga membakar mobil-mobil yang diparkir di depan asrama Brigade Mobil, Petamburan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pagi ini meninjau ke sejumlah lokasi menyebut enam orang meninggal akibat bentrokan massa aksi dengan polisi kemarin malam dan 200 orang luka-luka.
Baca juga: Ini Kronologi Kericuhan di Depan Bawaslu Versi Polisi
"Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan ini dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," kata Anies di RS Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei 2019.
Korban dilarikan ke beberapa rumah sakit di Jakarta seperti RS Tarakan, RS Pelni, Budi Kemuliaan, RSAL Mintoharjo, dan RSCM. Anies berujar, korban di Tarakan mencapai 80 orang. Sementara lebih dari 70 orang dilarikan ke Pelni. (OL-6)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved