PENGAMAT politik di Sumatera Utara memertanyakan tujuan aksi yang kabarnya akan digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 22 Mei 2019.
Direktur Sociology Strategy Institute, Hanief Palopo Wibowo mengatakan masyarakat harus cerdas menyikapi ajakan aksi tersebut. "Aksi itu tidak akan mengubah keputusan KPU, mereka (pendemo) juga rentan jadi korban," ujarnya, Selasa (21/5).
Dia mengajak masyarakat untuk dapat mengetahui pihak-pihak mana saja yang akan terlibat dalam aksi tersebut. Muhammadiyah, melalui Ketua Umumnya, Haedar Naser, kata Hanief, sudah meminta kepada warga Muhammadiyah agar tidak ikut aksi 22 Mei. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) sudah sejak awal menolak ikutan dalam aksi 22 mei.
"Kalau NU dan Muhammdiyah saja sudah bersikap, lantas siapa yang akan aksi 22 Mei? Apakah parpol pengusung paslon 02? tanya dia.
Dia juga tidak yakin parpol pengusung paslon 02 tidak akan ikut terlibat. Hal itu karena Partai Demokrat tampak semakin jauh dari koalisi 02, sementara PAN, melihat gestur politiknya, juga hampir dipastikan akan menerima putusan KPU. Begitu juga dengan PKS yang kini terlihat sudah tak lagi ngotot mempertahankan 02. Hanief meyakini PKS sudah cukup puas dengan perolehan suara yang lumayan dalam Pemilu 2019.
Cuma Gerindra, menurutnya, yang masih menjadi partai yang setia menemani Prabowo dan itupun karena Prabowo sendiri yang membesut partai tersebut.
"Selain itu, hanya tinggal eksponen PA 212 yang kekuatan intinya adalah FPI dan eksponen HTI yang mendukung Prabowo," imbuhnya.
Sehingga, kata Hanief, kalaupun aksi 22 Mei dilakukan, itu bukan demo parpol pendukung paslon 02 karena parpol lebih rasional melihat kepentingannya. Namun lebih kepada kelompok radikal dan aksi orang-orang "sakit hati" yang mendompleng Pilpres dengan memanfaatkan Prabowo.
"Saya mengapresiasi langkah kepolisian dengan tanggap menangkap beberapa orang yang dianggap memprovokasi suasana. Kalaupun ada aksi 22 Mei, semoga berjalan damai. Namun kalau ada yang bikin rusuh, aparat kemanan jangan pernah ragu untuk mengambil tindakan hukum," pungkasnya. (A-3)
