Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUBDIT Gakkum Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir telah menyiapkan pengaturan rekayasa arus lalu lintas di sepanjang jalan menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas dilakukan guna meminimalisir kemacetan yang ditimbulkan aksi massa besok, 22 Mei.
"Jika terjadi unjuk rasa di KPU secara besar, maka akan dilakukan rekayasa dan penutupan arus lalu lintas," kata Nasir saat dimintai keterangan, Selasa (21/5).
Nantinya, ada lima rencana pengalihan arus lalu lintas dalam situasi tersebut. Arus lalu lintas dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Jalan Imam Bonjol ditutup dan dialihkan ke Jalan Pamekasan atau Jalan Agus Salim.
Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Rasuna Said menuju Jalan Imam Bonjol melalui Jalan HOS Cokroaminoto ditutup dan dialihkan ke Jalan Sumenep ke Jalan Latuharhary menuju arah Manggarai.
Selanjutnya, arus lalu lintas dari Jalan Prof Moch Yamin menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan menuju arah Jalan Sutan Syahrir. Begitu juga arus lalu lintas dari Jalan Diponegoro menuju Jalan Imam Bonjol ditutup. Dialihkan dan diputarbalik ke Taman Suropati.
Baca juga: Arus Lalu Lintas di Depan KPU Ditutup
Terakhir, arus lalu lintas dari Jalan Taman Sunda Kelapa yang ingin belok kiri ke Jalan Imam Bonjol ditutup. Dialihkan dengan diluruskan ke Taman Suropati atau belok kanan ke Jalan Diponegoro.
Sebelumnya, pihak kepolisian dan TNI akan menyiagakan 34 ribu personel di DKI Jakarta menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.
"Untuk 22 Mei dari Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rencana pengamanan secara detail. Ada 20 ribu personel cadangan dari TNI dan Polri yang disiapkan bila dibutuhkan dalam situasi tertentu," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo.
Dedi menjelaskan, fokus utama dalam pengamanan tersebut adalah Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Menteng, Jakarta Pusat, dan objek vital lainnya. Selain itu, pasukan pengamanan yang bersiaga nantinya juga tidak akan membawa senjata.
"Polisi dan TNI yang berjaga di KPU tidak dibekali senjata api atau peluru tajam. Mereka hanya dibekali tameng, gas air mata maupun water cannon," pungkasnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved