Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA Panitia Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengklaim sebanyak 108 purnawirawan TNI dan Polri yang mendukung Prabowo-Sandi akan turun jalan dengan melakukan aksi pada 22 Mei mendatang di depan kantor KPU. Aksi tersebut ditengarai karena tidak menerima dengan hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menantang balik pernyataan Tyasno tersebut.
"Memangnya hanya mereka yang purnawirawan? Saya kan purnawirawan juga. Apakah hanya mereka yang merasakan rakyat? Saya juga," ujar Luhut dengan lantang di Hotel Akmani, Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (20/5).
Baca juga: Purnawirawan Pro-Prabowo Pastikan Ikut Aksi 22 Mei
Sebelumnya, Tyasno juga mengatakan bahwa dengan kehadiran purnawirawan tersebut dibutuhkan untuk mendinginkan kondisi politik bangsa karena kondisi politik yang tidak stabil dan terjadinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistemasif, masif.
Atas pernyataan tersebut, Luhut meminta kepada pihak siapa pun untuk tidak asal bicara.
"Mungkin banyak diantaranya mereka itu belum pernah dengar desingan peluru. Sudahlah kalau soal itu juga saya dan teman-teman enggak akan mau melacurkan profesionalisme kami. Janganlah macam-macam itu ngomong," ucapnya. (OL-1)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved