Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Panitia Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengklaim sebanyak 108 purnawirawan TNI dan Polri yang mendukung Prabowo-Sandi akan turun jalan dengan melakukan aksi pada 22 Mei mendatang di depan kantor KPU. Aksi tersebut ditengarai karena tidak menerima dengan hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menantang balik pernyataan Tyasno tersebut.
"Memangnya hanya mereka yang purnawirawan? Saya kan purnawirawan juga. Apakah hanya mereka yang merasakan rakyat? Saya juga," ujar Luhut dengan lantang di Hotel Akmani, Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (20/5).
Baca juga: Purnawirawan Pro-Prabowo Pastikan Ikut Aksi 22 Mei
Sebelumnya, Tyasno juga mengatakan bahwa dengan kehadiran purnawirawan tersebut dibutuhkan untuk mendinginkan kondisi politik bangsa karena kondisi politik yang tidak stabil dan terjadinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistemasif, masif.
Atas pernyataan tersebut, Luhut meminta kepada pihak siapa pun untuk tidak asal bicara.
"Mungkin banyak diantaranya mereka itu belum pernah dengar desingan peluru. Sudahlah kalau soal itu juga saya dan teman-teman enggak akan mau melacurkan profesionalisme kami. Janganlah macam-macam itu ngomong," ucapnya. (OL-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved