Senin 20 Mei 2019, 09:35 WIB

Adu Argumen Panwaslu dan PPLN Kuala Lumpur Soal Alamat WNI

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Adu Argumen Panwaslu dan PPLN Kuala Lumpur Soal Alamat WNI

ANTARA FOTO/Aprilio Akbar
Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk Sulsel dan PPLN Kuala Lumpur

 

SEJUMLAH fakta ditemukan saat pembacaan rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur. Pengiriman surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) dengan metode pos diduga dikirimkan ke alamat fiktif.

"Kami minta data without masking (dibuka semua). Namun setelah berulang kali diminta diberikan yang ada masking-nya, maka kami berinisiatif untuk cek," kata Yaza di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Minggu (19/5).

Pengecekan tersebut melalui data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 dengan penelusuran secara random ke sejumlah alamat. Namun, ternyata tidak ada WNI di seluruh alamat yang didatangi.

"Saat itu saya izin untuk cek ke gudang penyimpanan, oleh Ketua PPLN Kuala Lumpur diperbolehkan. Saya coba ambil sampel secara random sebanyak 10 surat suara. Lalu, ketika kami coba untuk cek ke lokasi lain di Sekinchan juga tidak ada nama WNI yang dimaksud," jelas Yaza.

Baca juga: Rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur Alot, Ini Alasannya

Penelusuran tersebut dilakukan setelah PSU di Malaysia selesai dengan adanya surat suara metode pos yang sudah dikembalikan kepada PPLN Kuala Lumpur. Yaza terkejut dari sepuluh surat suara yang telah dikembalikan berasal dari alamat yang sama, yakni Jl Radin 110 Sekinchan.

"Dalam data itu ada ribuan pemilihnya yang tertulisnya di Sekinchan," sebut Yaza.

Hal itu kemudian ditanggapi oleh Ketua PPLN Kuala Lumpur, Yusron.

"Saya tadi mencoba cek di google maps, Jl Pekan Sekinchan. Di situ ada banyak perkampungan. Sebagai informasi, itu satu lokasi ada ratusan WNI di situ," ucapnya.

Menurut Yusron, alamat-alamat inilah yang ditulis WNI saat mereka mengurus paspor.

"Perputaran WNI di Malaysia itu sangat cepat. Datanya berdasarkan yang kami terima. Kami coba semaksimal mungkin penuhi hak suara WNI yang ada di Malaysia, secara lebih singkat," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Ilustrasi

ICJR Minta Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 23:08 WIB
ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan...
MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya