BPN Bantah Bagian dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat

JURU bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga (BPN), Andre Rosiade, mengatakan, Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang rencananya digelar di Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei mendatang bukan mengatasnamakan BPN Prabowo-Sandi.

Ia juga membantah aksi tersebut bagian dari rencana BPN Prabowo-Sandi dalam menyikapi hasil rekapitulasi resmi Pemilu Presiden dari KPU.

"Itu kan kedaulatan rakyat, jadi dari rakyat, lah. Kalau dari BPN, BPN dong di judulnya. Tapi, ini gerakan kedaulatan rakyat, ya, kan?" kata Andre, ketika dihubungi, Minggu (19/5).

Meski dalam gerakan tersebut diinisiasi oleh tokoh pendukung Prabowo-Sandi yang juga ada di pengurus BPN, seperti Amien Rais, Rizal Ramli, dan Titiek Soeharto, tetapi Andre menegaskan hal tersebut berada dalam ranah yang berbeda dan di luar tanggung jawab BPN.

"Memang dalam aksi tersebut juga ada tokoh pendukung Prabowo-Sandi, tapi itu kita serahkan kembali ke teman-teman Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat," kata Andre.

Baca juga: Jokowi Soal 22 Mei: Sudahlah Jangan Aneh-Aneh

Andre menegaskan, meski di luar tanggung jawab BPN, pihaknya tetap mengimbau pendukung Prabowo-Sandi menyuarakan pendapat berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Ia juga mengharapkan aksi besok dapat berjalan dengan kondusif dan damai.

"Yang jelas kami mengimbau kepada rakyat untuk tetap damai, tetap konstitusional. Demonstrasi itu hak konstitusi, dilindungi undang undang, tapi demonya harus damai, kondusif," kata Andre.

Andre menegaskan pihaknya hingga saat ini berfokus menyelesaikan laporan kecurangan di Bawaslu.

Sebelumnya, Amien Rais mengganti istilah people power yang selama ini digunakan untuk memprotes kecurangan Pemilu 2019. Amien Rais memutuskan mengubah istilah tersebut menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) yang dideklarasikan di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Jumat (17/5) kemarin.

Koordinator GNKR Jumhur Hidayat mengatakan menggelar aksi di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakara Pusat. Aksi bakal digelar pada 21-22 Mei mendatang. (OL-1)