Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan pihaknya akan tetap menetapkan hasil rekapitulasi pemilu 2019 pada 22 Mei. Meski hari ini, KPU dijadwalkan merampungkan rekapitulasi di seluruh provinsi. Pihaknya pun harus menyelesaikan urusan seperti penandatanganan berita acara (BA) hasil seluruh rekapitulasi pemilu 2019.
"Penandatanganan berita acara itu ratusan bahkan ribuan lembar yang belum selesai. Bukan hanya kami komisioner bertujuh yang tanda tangan, tapi juga semua saksi (yang bersedia tanda tangan). Itu butuh beberapa hari. Jadi sepertinya tetap 22 Mei baru selesai," ujarnya saat dihubungi, Minggu (19/5).
Baca juga: Rekap di 29 Provinsi, Jokowi Unggul Telak dengan 74 Juta Suara
Pramono pun memberikan contoh pihaknya harus menandatangani empat berita acara hasil rekapitulasi di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, di masing-masing provinsi memiliki berkas BA yang berbeda-beda.
"Di Kalbar misalnya 1 BA pilpres, 1 BA DPD, 2 BA DPR (2 dapil). Tiap BA ada 6-10 halaman yang tiap halaman harus ditandatangani. Terlebih kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dapilnya banyak. Bisa berlipat-lipat (BA)," terangnya.
Diketahui, KPU sudah mengesahkan hasil rekapitulasi di 29 provinsi. Hari ini diagendakan pembacaan rekapitulasi Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Riau dan Sumatra Utara. Sekaligus pembacaan rekapitulasi pemilu luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved