Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Andi Nurpati mengatakan partainya ingin melakukan komunikasi politik dengan bebas dan tidak mau diusik pihak lain.
“Pihak lain tidak perlu mengatur-atur Partai Demokrat. Partai lain tidak punya kewenanangan mengatur,” kata Andi Nurpati di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5).
Dia menegaskan Demokrat tidak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang dicetuskan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Demokrat menunggu tahapan Pemilu hingga usai.
“Misalnya Pak Prabowo menang, tentu koalisi sudah jelas. Kalau Pak Jokowi yang menang dan Pemilu selesai, semua partai koalisi di kubu 02 (Prabowo-Sandiaga) punya kewenangan sendiri,” tandas dia.
Apalagi, lanjut dia, tidak ada perjanjian permanen pascapemilu. Perjanjian hanya di tahapan pemilu.
Andi juga menyinggung pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertemuan itu terjadi karena ada undangan dari Kepala Negara.
Baca juga: Demokrat tak Kebagian Kardus dan AHY Ditelikung
Dia tidak menampik pertemuan itu membahas soal politik. Sebab, itu adalah pertemuan dua politisi. Pertemuan juga membahas soal kebangsaan.
“Tapi intinya tidak ada deal politik apalagi dengan kaitan pemilu,” ungkapnya.
Andi menyebut tak semua pertemuan harus dikomunikasikan pada BPN.
“Urusan negara ini bukan hanya pilpres. Jangan sampai pilpres ini membuat kita terpetak-petak melakukan hubungan komunikasi dan silaturahmi,” pungkas dia.(medcom.id/OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved