Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PEMERINTAH melalui aparat keamanan akan mengambil sikap tegas dan memproses siapapun yang terbukti melanggar hukum. Kebebasan berpendapat sejatinya dilakukan dengan cara-cara konstitusi dan bukan justru mengancam keamanan negara.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di sela-sela acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Menkopolhukam dengan Pimpinan Redaksi Media Massa, di Jakarta, Jumat (17/5).
"Demokrasi, iya. Tapi bebas sebebas-bebasnya tidak ada. Karena ada rambu-rambu hukum yang kemudian mengatur kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai mengancam keamanan negara," ujarnya.
Pernyataan tersebut terkait pelbagai isu dari pihak tertentu yang intinya mengajak masyarakat untuk datang ke Jakarta pada 22 Mei, hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Menurut dia, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak terhasut dan tidak bertolak ke Ibu Kota. Pemerintah juga meminta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), seperti Kapolda, Gubernur, Pangdam, Bupati/Wali Kota agar bersama-sama mengajak masyarakatnya menikmati ramadan di tempat masing-masing.
"Kami ini aparat keamanan hanya masuk di wilayah itu, menjaga keamanan. Kalau masyarakat sudah taat hukum, ya kami santai-santai saja. Tetapi jika nyata-nyata ada yang melanggar, kami tindak."
Ia menambahkan, pemerintah sudah mengambil langkah pengamanan guna mengantisipasi timbulnya aksi inkonstitusional, semisal memberikan imbauan dan menangkap tokoh-tokoh ekstrem yang terbukti melanggar hukum. Intinya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa negeri ini memiliki hukum dan tidak boleh dilanggar.
Lebih jauh, imbuh dia, pelbagai seruan berupa demontrasi menduduki Kantor KPU dan Bawaslu di Jakarta maupun people power dengan dalih mengobarkan kedaulatan rakyat, sedianya dilakukan dengan cara-cara bermartabat dan mengikuti aturan hukum.
"Tapi jangan sampai kegiatan itu kemudian justru menimbulkan akibat yang buruk di masyarakat, konflik horizontal, konflik di masyarakat, national disorder. Itu yang kita jaga. Kalau masyarakat sadar, saya kira ajakan yang negatif tidak akan berjalan," pungkasnya. (A-3)
Berdasarkan data OJK, nilai transaksi kripto di Indonesia pada Mei 2025 mencapai Rp49,57 triliun, mencerminkan antusiasme publik yang terus tumbuh terhadap aset digital.
Bagi WNI yang telah tinggal di Thailand selama lebih dari enam bulan, disarankan untuk melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI.
Bagi Prabowo, dengan kekayaan yang melimpah, Indonesia akan selalu diganggu.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Hanya 18% perusahaan di Indonesia berani mengandalkan satu penyedia cloud saja. Sisanya, 52% menggunakan model hybrid dan 78% multi-cloud untuk mengoptimalkan fitur unik tiap provider.
Pangeran Harry menyatakan keinginannya berdamai dengan Keluarga Kerajaan Inggris setelah kalah dalam gugatan hukum terkait pencabutan hak atas keamanan dirinya dan keluarganya.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved