Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMERINTAH melalui aparat keamanan akan mengambil sikap tegas dan memproses siapapun yang terbukti melanggar hukum. Kebebasan berpendapat sejatinya dilakukan dengan cara-cara konstitusi dan bukan justru mengancam keamanan negara.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di sela-sela acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Menkopolhukam dengan Pimpinan Redaksi Media Massa, di Jakarta, Jumat (17/5).
"Demokrasi, iya. Tapi bebas sebebas-bebasnya tidak ada. Karena ada rambu-rambu hukum yang kemudian mengatur kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai mengancam keamanan negara," ujarnya.
Pernyataan tersebut terkait pelbagai isu dari pihak tertentu yang intinya mengajak masyarakat untuk datang ke Jakarta pada 22 Mei, hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Menurut dia, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak terhasut dan tidak bertolak ke Ibu Kota. Pemerintah juga meminta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), seperti Kapolda, Gubernur, Pangdam, Bupati/Wali Kota agar bersama-sama mengajak masyarakatnya menikmati ramadan di tempat masing-masing.
"Kami ini aparat keamanan hanya masuk di wilayah itu, menjaga keamanan. Kalau masyarakat sudah taat hukum, ya kami santai-santai saja. Tetapi jika nyata-nyata ada yang melanggar, kami tindak."
Ia menambahkan, pemerintah sudah mengambil langkah pengamanan guna mengantisipasi timbulnya aksi inkonstitusional, semisal memberikan imbauan dan menangkap tokoh-tokoh ekstrem yang terbukti melanggar hukum. Intinya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa negeri ini memiliki hukum dan tidak boleh dilanggar.
Lebih jauh, imbuh dia, pelbagai seruan berupa demontrasi menduduki Kantor KPU dan Bawaslu di Jakarta maupun people power dengan dalih mengobarkan kedaulatan rakyat, sedianya dilakukan dengan cara-cara bermartabat dan mengikuti aturan hukum.
"Tapi jangan sampai kegiatan itu kemudian justru menimbulkan akibat yang buruk di masyarakat, konflik horizontal, konflik di masyarakat, national disorder. Itu yang kita jaga. Kalau masyarakat sadar, saya kira ajakan yang negatif tidak akan berjalan," pungkasnya. (A-3)
Permintaan akses menuju Mushola Ar Rahman yang berada di luar area Cluster Neo Vasana, Kota Harapan Indah disarankan melalui jalan umum.
Pandi berkomitmen membangun ekosistem digital Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing global.
Berdasarkan data OJK, nilai transaksi kripto di Indonesia pada Mei 2025 mencapai Rp49,57 triliun, mencerminkan antusiasme publik yang terus tumbuh terhadap aset digital.
Bagi WNI yang telah tinggal di Thailand selama lebih dari enam bulan, disarankan untuk melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI.
Bagi Prabowo, dengan kekayaan yang melimpah, Indonesia akan selalu diganggu.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Data terbaru menunjukkan jumlah jurnalis Palestina yang tewas sejak Oktober 2023 mencapai 246 orang.
Iqbal mengatakan praktik korupsi di Kemnaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Salah satunya terkait biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah daerah mengambil langkah serius untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa.
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved