Prabowo Emoh Percaya Pemilu, Jokowi Aturan Mainnya Jelas

KONSTITUSI sudah mengatur mekanisme hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan pemilu.

Namun, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menempuh mekanisme hukum untuk membuktikan klaim mereka terkait kecurangan pemilu.

Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua persoalan diselesaikan menurut undang-undang.

"Negara kita ini sudah ada aturan mainnya. Semuanya jelas, Konstitusinya jelas, UU-nya jelas, aturan hukumnya jelas, ya ikuti," tandasnya saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO), Rabu (15/5).

Baca juga : Pernyataan BPN Ancam Demokrasi

OSO berada di sisi Jokowi saat menjawab pertanyaan media. OSO menimpali jika ada yang tidaak percaya dengan jalur konstitusonal. "Tidak benar namanya itu."

Menurut calon presiden nomor urut 01 ini, jika Prabowo merasa ada kecurangan maka yang seharusnya dilakukan adalah melapor ke pihak yang berwenang.

"Kalau ada kecurangan ke Bawaslu, kalau sengketa yang lebih besar ke MK (Mahkamah Konstitusi). Mekanisme itu sudah diatur," tandasnya.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan kubunya tak akan membawa sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke MK.

Fadli bahkan menilai MK tak berguna dalam menyelesaikan persoalan pilpres. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi