Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENCEGAHAN untuk bepergian ke luar negeri terhadap Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen dicabut. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melepaskan Kivlan per Sabtu (11/5) pukul 03.00 WIB atas permintaan kepolisian.
Pembatalan pencegahan ke luar negeri terhadap Kivlan tertuang dalam surat nomor B/3248a-Res-1.1.2-V/2019/Bareskrim. Imigrasi membenarkan pembatalan tersebut.
"Tadi pagi pukul 03.00 WIB dikeluarkan surat pencabutan cekalnya. Sudah diterima oleh Imigrasi dan dicabut Imigrasi," kata Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Sam Fernando saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (11/5).
Atas pencabutan itu, Kivlan sudah diperbolehkan untuk bepergian jauh. "Boleh, sudah boleh ke luar negeri," ujar Sam.
Baca juga: Serangan Kivlan Klimaks Tak Akurnya Hubungan Demokrat di Koalisi
Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya mencegah mantan Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) ABRI Mayjen (Purn) Kivlan Zen ke luar negeri. Pencegahan dilakukan atas permintaan Mabes Polri terkait kasus dugaan makar yang menjerat Kivlan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengakui Kivlan Zen dicegah ke luar negeri. "Iya dicekal ke luar negeri. Surat pencekalan sudah dikirim hari ini," kata Argo, Jumat (10/5). (X-15)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved