Jihad Konstitusi, Mahutama Dorong Reformulasi GBHN

MASYARAKAT Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) mendorong reformulasi GBHN untuk dijadikan pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut didukung penuh oleh Martin Hutabarat yang mewakili Pimpinan MPR RI untuk mengkaji GBHN khususnya oleh Mahutama.

Jimly Asshiddiqie sebagai guru besar HTN UI menyampaikan pentingnya menghadirkan GBHN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara, Ketua Umum Mahutama Aidul Fitriciada Azhari memaparkan GBHN dalam tinjauan historis, filosofis, yuridis dan sosiologis.

“Reformulasi GBHN menjadi prioritas menghindari ketidakselarasan pembangunan dalam semua tingkatan baik pusat maupun daerah” ujarnya pada Jumat (10/5).

"Model GBHN seperti masa lalu akan jauh lebih mendalam contentnya, pun jauh lebih luas partisipasi para elite strategisnya serta lebih legitimate mandat rakyatnya terhadap platform pembangunan," imbuh Guru besar IPB Didin S Damanhuri di hotel Margo Depok.

Sedangkan, Guru Besar UMJ Zaenal Arifin Hosen mendorong Mahutama untuk merespon keinginan MPR RI dengan membentuk tim yang memberikan masukan reformulasi GBHN baik subtansi maupun regulasi.

Reformulasi GBHN merupakan bagian dari jihad konstitusi Muhammadiyah dengan mendorong perubahan UUD NKRI Tahun 1945. Upaya ini disambut antusias oleh 150 orang peserta yang hadir termasuk pengurus Mahutama dari seluruh Indonesia.(RO/OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari