Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PAN Eddy Soeparno mengungkapkan isu didepaknya Demokrat dari barisan koalisi pendukungan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan segera dibahas dalam rapat pertemuan antar-Sekjen partai koalisi.
"Saya kira isu itu perlu kita mengkaji kembali. Karena rencananya kita (sekjen) ketemu dengan teman-teman di sana," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, komplek Widya Candra, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Pertemuan antar-Sekjen parpol pengusung Prabowo-Sandi rencananya digelar di kediaman Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Eddy ingin buru-buru mengklarifikasi isu ini. Jangan sampai mengganggu soliditas sesama partai pendukung Prabowo-Sandi.
"Mungkin isu yang dihembuskan itu perlu kita klarifikasi lagi," ujarnya.
Baca juga: Arief Poyuono: Demokrat Keluar saja dari Koalisi Prabowo-Sandi
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puoyono meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Arief menilai Demokrat setengah hati di barisan Koalisi Adil dan Makmur.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi adil makmur. Jangan elitnya dan ketum (Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," kata Arief kepada wartawan, Jumat (10/5).
Menurut Arief, keberadaan Demokrat di koalisi sama sekali tak mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Arief menilai keberadaan Demokrat justru menggerus suara pasangan calon nomor urut 02 itu di Pilpres 2019.
Arief menduga sikap setengah hati Demokrat didasari belum adanya jaminan hukum dari Presiden Joko Widodo terhadap keluarga SBY yang disebutnya banyak terlibat kasus korupsi.
"Kayak kasus korupsi proyek Hambalang," ucap Arief.(medcom.id/OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved