Jumat 10 Mei 2019, 22:15 WIB

Arief Poyuono: Demokrat Keluar saja dari Koalisi Prabowo-Sandi

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Arief Poyuono: Demokrat Keluar saja dari Koalisi Prabowo-Sandi

MI/M. Irfan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono

 

WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat untuk keluar dari partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Arief meminta partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut untuk menegaskan sikap jika memang ingin keluar dari koalisi, tanpa mengeluarkan gimmick lagi di ruang publik.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur. Jangan elitnya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi saja pake mencla-mencle segala. Monggo keluar aja," kata Arief, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/5).

Arief mengatakan selama ini Partai Demokrat tidak berkontribusi dalam memenangkan Prabowo-Sandi. Bahkan, ia menilai Partai Demokrat justru menjadi biang turunnya suara capres-cawapres nomor urut 02 tersebut.

Baca juga : Bela SBY Dan Demokrat, BPN Sebut Kivlan Zein Bukan Anggotanya

"Wong engga ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara loh," kata Arief.

Arief mengatakan Partai Demokrat saat ini yang belum menentukan sikap, karena terhalang komunikasi dengan Joko Widodo. Menurutnya, ada sesuatu yang tidak klop antara keduanya.

"Saya tahu kok kenapa kayak undur undur, maklum belum clear jaminan hukum dari kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi, kayak kasus Korupsi proyek hambalang," kata Arief.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengisyaratkan pihaknya akan bergabung dengan pemerintahan jika petahana Presiden Joko Widodo mengajak Demokrat bergabung.

"Jadi sikap politik Partai Demokrat kalau Jokowi mengajak kita masuk dalam pemerintahan, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," jelasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More