Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEJUMLAH petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (10/5).
Berdasarkan pantauan, petinggi BPN yang hadir ke Bawaslu yakni Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais, serta Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca juga: Massa Kivlan Zen dan Eggi Mulai Bergerak dari Istiqlal ke Bawaslu
"Kita meneruskan laporan para relawan dari daerah, kita teruskan ke Bawaslu, itu saja," kata Djoko Santoso di Bawaslu RI.
Djoko mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan pihaknya kali ini berbeda dengan laporan yang sebelumnya telah diajukan. Namun dia tidak merinci apa dugaan kecurangan yang dilaporkan.
Sementara itu, pada Jumat Siang ratusan massa tampak kembali berkumpul di depan Gedung Bawaslu RI. Mereka hendak mengawal pelaporan dugaan kecurangan pemilu 2019. (Ant/OL-6)
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Usulan pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Erwin Piga, mantan Kasubsi Pengukuran BPN Kota Kupang, menjadi tersangka kasus pengalihan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kupang yang merugikan negara Rp5,9 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved