Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (10/5).
Berdasarkan pantauan, petinggi BPN yang hadir ke Bawaslu yakni Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais, serta Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca juga: Massa Kivlan Zen dan Eggi Mulai Bergerak dari Istiqlal ke Bawaslu
"Kita meneruskan laporan para relawan dari daerah, kita teruskan ke Bawaslu, itu saja," kata Djoko Santoso di Bawaslu RI.
Djoko mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan pihaknya kali ini berbeda dengan laporan yang sebelumnya telah diajukan. Namun dia tidak merinci apa dugaan kecurangan yang dilaporkan.
Sementara itu, pada Jumat Siang ratusan massa tampak kembali berkumpul di depan Gedung Bawaslu RI. Mereka hendak mengawal pelaporan dugaan kecurangan pemilu 2019. (Ant/OL-6)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Penetapan status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kini memasuki babak pengujian hukum.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Dugaan korupsi jual beli aset negara ini menyebabkan potensi kerugian keuangan negara yang kini masih dalam proses audit dan penghitungan oleh tim auditor independen.
Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman, bermutu, dan bergizi.
Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved