Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MASSA yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) akan berunjuk rasa di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (9/5) besok. Sebanyak 11 ribu personel gabungan akan disiagakan mengawal jalannya aksi.
"Kita siapkan 11 ribu personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Rabu (8/5).
Argo mengaku telah menerima surat pemberitahuan atas unjuk rasa tersebut. Karenanya, estimasi massa belum diketahui.
"Masih kita cek jumlah massa yang akan hadir," ujarnya.
Sebelumnya, beredar selebaran aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana, dan mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid.
Terpisah, Eggi Sudjana mengatakan akan mulai berunjuk rasa ke Bawaslu dan KPU pukul 13.00 hingga 17.49 WIB. Sebelumnya, mereka akan berkumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. Salah satunya, menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'aruf Amin.
Baca juga: KPU Bersiap Lakukan Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2019
"Lalu, dibongkar kecurangannya. Tolong dimengerti oleh pers, kita selalu dipojokin gerakan ini makar atau mau menggulingkan pemerintah yang sekarang. Itu keliru. Kan itu capres, bukan presiden. Kalau capres mah enggak ada urusannya dengan protokoler presiden," tukas Eggi.
Menurut dia, Jokowi selaku petahana dinilai bukan presiden dalam Pemilu 2019. Jadi, tuntutan diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf, kata dia, bukan makar.
"Itu yang kita perjuangkan, kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis. Sudah banyak data-datanya itu," ujarnya.
Untuk massa, Eggi belum dapat memastikan. Ia menyebut siapa saja boleh ikut unjuk rasa.
Aksi unjuk rassa itu, dinilai Eggi bisa dikatakan people power bisa tidak. Salah satu kategori people power, kata dia, massa yang banyak.
"Inisiatornya Kivlan Zen bersama saya. Kalau skalanya besar itu namanya people power, kalau skalanya kecil ya unjuk rasa biasa aja," kata Eggi. (Medcom/OL-1)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved