Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut Tim Investigasi usulan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tidak relevan. Kala itu, Fahri mengusulkan tim tersebut karena muncul dugaan adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena keracunan.
Komisioner KPU RI Viryan Aziz menyebut pihaknya sudah mengaudit medis terhadap petugas KPPS yang meninggal dengan bantuan Kementrian Kesehatan (Kemenkes).
"Tim investigasi saya pikir tidak relevan. Kita sejak awal sudah komunikasi dengan Kemenkes. Jadi, lewat jajaran Kemenkes di rumah sakit, di layanan kesehatan, bisa mendapatkan informasi penyebab meninggalnya jajaran kami," kata Viryan di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5).
Baca juga: KPU Diminta Perhatikan Kesehatan Petugas KPPS
Diketahui, petugas KPPS yang meninggal dunia terus bertambah. Data terakhir, sebanyak 456 petugas meninggal dunia dan 4.310 jatuh sakit. KPU pun memberikan santunan dana kepada keluarga atau ahli waris petugas KPPS tersebut.
"Menurut kami ini langkah yang sangat baik karena sudah memberikan santunan. Pada pemilu 2014 tidak mendapatkan santunan, ini poin positif. Lalu, tinggal teknis administrasi juga karena tidak bisa cepat-cepat memberikan kepada ahli waris, perlu ada verifikasi," ungkapnya.
Selain itu, KPU juga mendapat dukungan kesehatan dari Kemenkes untuk petugas KPPS saat melakukan rekapitulasi di kecamatan. Ia menceritakan tadi malam ketua KPU Bekasi jatuh pingsan saat melakukan rekap.
"Kita berharap ini tidak lagi terjadi. Kita selalu bilang sekarang wajib menjaga kesehatan karena nanti KPU provinsi yang hadir di rekap nasional yang akan mempresentasikan. Nah, mudah-mudahan semua sehat dan kami terus mempercepat pemberian santunan," tandas Viryan.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved