Aparat Deteksi Pengerahan Massa

PASCAPEMILIHAN  Umum 2019 muncul perkembangan situasi yang harus diantisipasi aparat keamanan.

Pasalnya, ada potensi timbulnya aksi keberatan terhadap hasil penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Akibat dari keberatan tersebut, unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor KPU dan Bawaslu pun dapat terjadi.

Prediksi tersebut diungkapkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI dengan Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkum dan HAM, serta Kejaksaan Agung di Gedung DPD RI, Jakarta, kemarin.  

Hadi menjelaskan secara umum pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai. Namun, persiapan pengamanan masih akan terus dilakukan hingga seusai penetapan hasil pemilu dilakukan KPU karena ada indikasi beberapa pihak tidak menerima hasil penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu itu.

"Beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurang-an walaupun pihak penyelenggara pemilu mengatakan tidak terjadi," ujar Hadi.

Hadi menambahkan TNI memprediksi perkembangan situasi yang dapat terjadi ialah potensi munculnya keberatan terhadap hasil penetapan oleh KPU. Hal itu terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan.

Panglima TNI juga memprediksi akan ada peningkatan penyebaran berita bohong atau hoaks di media, terutama media sosial.

Polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye, menurut Hadi, menyebabkan identitas primordial kesukuan agama dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan untuk menimbulkan anarkisme massa. Apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan, stabilitas keamanan akan terganggu.

Untuk menghadapi berbagai kemungkinan, melalui satuan-satuan TNI telah dilakukan berbagai langkah antisipatif, antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan adanya potensi konflik ataupun indikasi pengerahan massa di tiap-tiap wilayah.

Stabilitas
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu sampai tahap akhir, juga menjamin rasa aman dan keamanan negara.

"Jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan, petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi jika ada aksi yang bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah, penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu," tegas Tito.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menilai dinamika politik yang terjadi sebelum dan pasca-Pemilu 2019 merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, imbuh OSO, jangan sampai hal itu mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi dalam negeri.    

Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengatakan, dalam Pemilu 2019 terdapat kompleksitas masalah yang menjadi tantangan bagi TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan strategis agar seluruh rangkaian pemilu berlangsung dengan aman dan damai. (Gol/X-6)