BPN Persilakan Demokrat Keluar dari Koalisi

JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menilai jika Partai Demokrat ingin keluar dari koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi, maka pihaknya tak akan mempersoalkan lebih lanjut.

Menurutnya, keinginan Demokrat untuk keluar bisa dilakukan kapan pun, sekali pun KPU belum merilis hasil resmi pemenang Pemilihan Umum Presiden 2019.

"Kalau menurut saya, kalau ingin keluar, ya jangan tunggu hasil, keluar sekarang juga tak apa-apa.Kalau memang ada janji pihak sebelah yang menjanjikan, ya monggo, silakan," kata Andre, ketika dihubungi, Selasa (7/5).

Andre kemudian menyayangkan pernyataan Partai Demokrat soal indikasi pindah koalisi yang dipublikasikan ke awak media. Menurutnya, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dan diungkapkan di internal koalisi. Hal tersebut, kata ia, justru tidak menunjukkan etika politik yang dijunjung setiap parpol di tubuh koalisi.

"Kalau berkoalisi dan menjaga etika, tidak usah koar-koar di media lah. Gak usah banci tampil di media, bicara di internal saja. Akhirnya kan memperkeruh suasana dan memperlemah teman-teman relawan yang bekerja siang sore malam. Ini kan bukan karena menang atau kalah ya, tetapi gak etis. Kalau mau keluar ya keluar aja sekarang," ungkap Andre.

Baca juga: Pembentukan Tim Hukum Nasional Dinilai Kontrademokrasi

Lebih lanjut, Andre menambahkan Partai Demokrat bisa menunjukkan etika dengan berbicara baik-baik jika benar-benar ingin keluar dari partai koalisi. Menurutnya, jika awalnya datang dengan baik-baik, maka begitu pula seharusnya ketika ingin pindah koalisi.

Andre mengatakan pihaknya tidak akan memaksa Partai Demokrat untuk bertahan di koalisi. Menurutnya, semangat kebersamaan dan perjuangan di antara partai koalisi adalah yang utama.

"Kami tentu tidak memaksa dan meminta-minta untuk bertahan di koalisi. Semangatnya kalau punya semangat kebersamaan. Kalau kebersamaan sudah tidak ada, semangat perjuangan sudah beda, monggo, silakan," kata Andre.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengisyaratkan pihaknya akan bergabung dengan pemerintahan jika petahana Presiden Joko Widodo mengajak Demokrat bergabung.

"Jadi sikap politik Partai Demokrat kalau Jokowi mengajak kita masuk dalam pemerintahan, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," jelasnya, kemarin.

Pascapertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti bertemu dengan Jokowi di Istana, muncul kabar Partai Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Namun, sampai saat ini Demokrat masih bertahan dengan Koalisi Adil dan Makmur 02. (OL-1)