Jokowi-Amin Unggul dengan 13 Juta Suara

SISTEM Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU telah memasukkan data 100 juta lebih suara pemilihan Pilpres 2019. Hingga pukul 21.00 WIB, tadi malam, data masuk 558.584 TPS atau 68,67% dari total 813.350 TPS seluruh Indonesia.

Dari hasil real count sementara tersebut, pasangan Jokowi-Amin meraih 59,25 juta suara (56,31%), sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 45,97 juta suara (43,69%). Selisih perolehan suara kedua pasangan mencapai 13,28 juta suara atau 12,62%.

Hingga kemarin, Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat merupakan provinsi yang telah memasukkan lebih dari 90% data suara pilpres ke Situng KPU.

Sementara itu, Jawa Barat, Papua, dan Papua Barat merupakan provinsi yang masih memasukkan data suara ke Situng KPU kurang dari 50%. Dalam disclaimer Situng, KPU menyatakan bahwa data entri yang ditampilkan pada menu hitung suara ialah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan formulir C1 yang diterima KPU kabupaten/kota dari KPPS.

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan salinan formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di salinan formulir C1.

Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan dan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan setuju agar sistem penghitungan melaui Situng diaudit pada semua aspek, termasuk metode yang digunakan. "Memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan, audit tersebut memiliki kegunaan yang besar, melebihi dari sekadar audit keuangan. "Makanya, menurut saya, audit ini gunanya lebih kompleks, lebih komplet dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar Fahri.

Setiap pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait dengan Situng juga harus dijawab KPU dengan detail dan jelas. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di masyarakat. (Pro/Ins/P-2)