Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Bambang Soesatyo mengajak masing-masing kubu kekuatan politik untuk menghentikan kegaduhan selama Ramadan dan hendaknya menjadikan bulan suci ini sebagai momentum pemulihan hubungan baik antarkomunitas yang selama ini berseberangan karena beda sentimen politik.
"Pemulihan hubungan baik itu hendaknya diawali dengan kesadaran bersama untuk berhenti menyemburkan ujaran kebencian, berhenti saling tuduh, berhenti saling ancam dan tidak lagi membuat pernyataan provokatif," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (5/5).
Dia menilai, selama Ramadan, semua kekuatan politik harus peduli dan menghormati masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa masyarakat fokus dan khusyuk.
Karena itu, dia mengatakan, ruang publik hendaknya bersih dari segala sesuatu yang berpotensi menganggu atau merusak kesakralan bulan suci Ramadan.
"Dua pekan lebih setelah pemungutan suara Pemilu 2019, sebagian masyarakat merasa tidak nyaman, karena ruang publik masih terasa sangat bising," ujarnya.
Baca juga: Situng KPU Sudah 66,62%, 01 Raih 56,16% Sementara 02 43,18%
Kebisingan itu, menurut dia, dilontarkan kedua kubu yang paling berkepentingan dengan hasil penghitungan suara pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya isu tentang kecurangan terus dihembuskan kedua kubu.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, kebisingan itu memancing perhatian sebagian publik, ada yang menanggapinya dengan dengan sikap biasa-biasa saja.
"Namun tidak sedikit juga yang terpancing emosinya. Perilaku emosional yang dipertontonkan, kendati hanya dengan pernyataan yang provokatif, tidak pelak membuat beberapa kalangan cemas atau khawatir," ujarnya.
Bambang mengatakan, di kalangan akar rumput sempat tergoda menyoal isu people power yang diwacanakan kalangan tertentu dan perbincangan tentang itu bermunculan karena perang pernyataan atau saling tuduh tentang kecurangan Pemilu 2019 tidak pernah reda.
Menurut dia, para tokoh masyarakat sudah menggemakan imbauan agar saling tuduh itu tidak diteruskan namun imbauan itu seperti dianggap angin lalu saja.
"Karena itu, bulan suci Ramadan patut dijadikan momentum bagi semua kekuatan politik untuk menahan diri dan membantu masyarakat di berbagai daerah mewujudkan pemulihan hubungan baik antarkomunitas," katanya. (RO/OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved