Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMANAN di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, diperketat saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019.
Bentangan kawat berduri dan beberapa kendaraan taktis terparkir di depan Kantor KPU yang menghadap ke Jalan Diponegoro itu. Sejumlah personel keamanan gabungan dari Brimob, Polisi, dan TNI juga berjaga di sekitar Kantor KPU.
"Kami percayakan sepenuhnya terkait dengan strategi atau langkah pengamanan kepada aparat keamanan yang bertugas," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional di Kantor KPU, Sabtu (4/5).
Pengunjung yang akan masuk ke dalam kantor KPU pun akan melewati detektor logam dan pemeriksaan berlapis mulai dari pintu gerbang.
"Kami percayakan sepenuhnya. Dipasang kawat berduri, silakan. Dibutuhkan tambahan personel, silakan. Mereka yang tahu dalam situasi seperti ini," ujar dia.
Baca juga: Rekapitulasi Pemilu Luar Negeri Digelar Hari ini
Ia membantah pengamanan yang diperketat ini berkaitan dengan desakan yang ditujukan ke KPU untuk menghentikan proses real count. "Tidak ada desakan. Dalam berdemokrasi biasa, semua bisa memberikan pendapat," ujarnya. (X-15)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved