Fadli Zon tidak Bisa Mengatasnamakan DPR untuk Setop Situng KPU

WAKIL Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum RI untuk meminta KPU menghentikan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang sedang dijalankan. Fadli mengatakan dirinya datang dengan kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Padahal, ia datang bersama anggota DPR Fraksi Gerindra yang lain, Ahmad Riza Patria, Jumat, (3/5). Keduanya juga merupakan elite dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Kedatangan Fadli dan Riza dengan mengatasnamakan DPR untuk meminta KPU menghentikan Situng karena dianggap sebagai hal yang tidak bijak. Apa yang dilakukan keduanya memang tidak melangar hukum, tetapi tidak bijak dilakukan oleh anggota dewan.

"Namanya permintaan sah-sah saja dari siapa pun. Tapi kewenangannya apa? KPU itu bekerja tunduk pada UU bukan tekanan ataupun permintaan sesesorang atau kelompok," ujar anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, ketika dihubungi, Jumat (3/5).

Baidowi mengatakan bahwa Situng telah dengan jelas diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) yang disepakati semua fraksi di Komisi II DPR, termasuk Gerindra. Bila merasa sistem tersebut dianggap tidak benar dan maksimal, Fadli, Riza, dan Fraksi Gerindra seharusnya menyuarakan untuk melakukan pengecekan sejak sebelum sistem disepakati untuk digunakan.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-AHY Redakan Ketegangan Politik

"Kalau sekarang baru mempersoalkan, saat rapat PKPU tentang Situng kemana saja? Tidak melanggar hukum, tapi ya tidak berpengaruh," ujar Baidowi.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fadli Zon tidak tepat dan cenderung memiliki tujuan lain selain dari tugasnya sebagai anggota DPR. Terutama Fadli dan Riza datang dengan ditemani sosok Imelda Sari yang dikatakan ikut hadir dalam kapasitas mewakili BPN Prabowo-Sandiaga.

"Walaupun datang ke lokasi Situng tapi pikirannya sudah diisi dengan prasangka, sehingga tidak terbuka melihat secara obyektif. KPU sudah transparan kepada siapapun untuk melihat proses Situng," ujar Ace.

Apa yang dilakukan Fadli selain tidak tepat dilakukan dengan mengatasnamakan DPR, juga dianggap tidak berempati pada KPPS yang telah bekerja hingga banyak menelan korban jiwa.

"Cara Fadli dengan mempertanyakan para petugas KPPS karena tekanan memiliki tendensi bahwa KPPS kita tidak indenpeden, tidak netral dan meragukan kinerjanya," tutur Ace. (OL-1)