Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Gerindra Fadli Zon dan Riza Patria beserta Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kepada wartawan di Kantor KPU, Jumat (3/5), Fadli mengklaim kehadirannya sebagai Wakil Ketua DPR. Meskipun, Imelda bukanlah anggota dewan.
Menurut Fadli, kehadiran mereka ke KPU dalam rangka memeriksa cara kerja entry data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.
"Saya merasa Situng memang sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan karena akan menimbulkan keresahan. Bagi saya sih sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan, bukan kelalaian. Karena salah inputnya ini cukup masif," ujarnya.
Baca juga: KPPS Meninggal, Fadli Zon Bandingkan dengan Korban 'Kerja Paksa'
Menurut Fadli, jangan sampai kesalahan penginputan data ke Situng membuat resah masyarakat. Ia menganggap kesalahan tersebut tidak jelas. "Siapa yang menginput, siapa yang memperbaiki. Apakah ada sanksi bagi yang salah dalam menginput itu. Nanti kita lihat siapa yang melakukan ini dengan sengaja, siapa yang membiarkan ini terjadi?" ucap Fadli.
"Ini sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat banyaknya salah input yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Kami ingin lihat server apa yang dipakai, operating system-nya apa. Sehingga semuanya jelas. Kami pertanyakan sebagai bagian dari tugas DPR untuk melakukan pengawasan," terang Fadli.
Riza Patria yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengaku ingin memastikan Pemilu 2019 berjalan dengan baik. Menurutnya, tidak kalah penting terkait terpolarisasinya semakin tinggi suhu politik menjelang 22 Mei.
"Kami di sini juga ingin berkonsultasi dengan KPU terkait langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh KPU, menyikapi berbagai pengaduan pengaduan dari masyarakat terkait adanya kecurangan yang dilakukan di tingkat TPS, di tingkat PPK dan lain sebagainya," tandas Riza. (X-15)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved