Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEPALA Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Sigit Joyo Wardono menjelaskan hingga pukul 18.00 WIB, kemarin, seluruh parpol peserta Pemilu 2019 telah melaporkan dana akhir kampanye atau yang disebut laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Ada 16 parpol nasional yang mengikuti pemilu kali ini.
Partai Demokrat menyerahkan LPPDK ke KPU sebesar Rp190 miliar. Dari total tersebut, Rp180 miliar merupakan dana dari para caleg.
"Kami menyerahkan dokumen lengkap secara umum biaya yang kami keluarkan untuk kampanye Rp190 miliar. Rp180 dari caleg, sedangkan sisanya dari partai dan perorangan yang menyumbang," jelas Sekjen
Partai Demokrat Hinca Panjaitan di posko LPPDK, Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.
Selanjutnya, Golkar melaporkan dana kampanye sebesar Rp307 miliar.
"Dana yang diterima Rp307 miliar. Ada sisa anggaran itu sekitar Rp200 juta," ujar LO Golkar untuk KPU, Imran.
Ia mengatakan pengeluaran tersebar pada kampanye calon anggota legislatif. Untuk kampanye akbar, Golkar menghabiskan dana Rp4 miliar.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, menyerahkan LPPDK) sebesar Rp213,2 miliar. Dari total tersebut, Rp192,5 miliar merupakan sumbangan dari pasangan calon, Prabowo-Sandi.
"Penerimaan selama kampanye berlangsung Rp213,2 miliar. Pengeluaran Rp211,5 miliar. Dari segi penerimaan yang paling besar pasangan calon dalam hal ini Rp192,5 miliar, selebihnya sumbangan perseorangan," ujar Bendahara BPN Thomas Djiwandono.
Dari Rp192,5 miliar yang disumbangkan paslon, Sandi menyumbang lebih besar, yakni sekitar 55% dari jumlah tersebut. Sisanya merupakan dana dari kantong Prabowo. (Pro/P-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Pasalnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat.
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved