Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BERDASARKAN hasil hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) hingga pukul 22.45 WIB tadi malam, selisih suara kandidat capres-cawapres dalam Pilpres 2019 mencapai 11,3 juta atau 11,76%.
Raihan suara sementara pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 55,88% dari 62,75% total data yang masuk, sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendulang suara 44,12%.
Jokowi-Amin unggul di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Selain itu, petahana tidak tertandingi di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Di lain pihak, Prabowo-Sandi menang di Aceh, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Banten, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Situng yang bisa diakses melalui laman www.pemilu2019.kpu.go.id itu merupakan alat bantu yang diberikan KPU untuk memublikasikan hasil perolehan suara.
"Kami membuka diri apabila terjadi kesalahan. Silakan sampaikan kepada kami. Kami akan melakukan pengecek-an," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.
Percaya lembaga
Dengan perolehan suara di atas 50%, menurut Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Usman Kansong, peta-hana tinggal menanti pengumuman resmi pada 22 Mei.
"Selisih dua digit atau lebih dari 10 juta suara dan hanya ada perbedaan tipis antara real count KPU dan TKN menunjukkan bahwa Jokowi- Amin sudah menang. Kami tinggal menunggu formalitas pengumuman dari KPU," ujar Usman Kansong kepada wartawan di Media Centre TKN, kemarin.
Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, menilai Situng KPU amat meresahkan. Menurutnya, Situng dapat berdampak buruk terhadap jalannya pemilu serentak.
"Kami menilai Situng sudah sangat meresahkan dan bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi menjadi berkurang," ungkap Sufmi.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Jokowi-Amin sulit terkejar oleh Prabowo-Sandi. Pasalnya, persentase suara yang masuk ke KPU sudah di atas 60%.
"Lumrahnya, jika selisih dua digit dan persentase data yang masuk sudah di atas 60%, sulit terjadi perubahan signifikan. Bahkan dapat dikatakan mustahil jarak suara dapat dikejar," kata Feri.
Dengan kata lain, Jokowi-Amin tinggal menunggu pelantikan sebagai Presiden-Wakil Presiden RI 2019-2024. "Secara perhitungan politik, ya (tinggal dilantik), tetapi perhitungan konstitusi tetap harus menunggu 22 Mei."
Komisi Fatwa MUI meminta elemen bangsa mengutamakan kondusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kami serukan untuk memercayai lembaga yang kompeten terkait pemilu," jelas Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, kemarin. (Faw/Hil/Alw/X-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved