Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DATA penghitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (29/4) siang sudah mencapai angka 51%. Perolehan suara pasangan Jokowi-Amin masih memimpin jauh dibandingkan Prabowo-Sandiaga dengan besar masing-masing 56,19% dan 43,81%.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan dengan data terkumpul yang sudah mencapai 50% dan selisih suara yang ada, diperkirakan akan sulit bagi Prabowo-Sandiaga untuk mengejar ketertinggalan.
"Dari Situng KPU itu malah lebih tinggi dari quick count selisihnya, quick count itu kan malah di bawah sepuluh persen jaraknya. Kalau sudah sampai 50% seperti sekarang, menurut saya sudah sulit secara angka untuk terkejar," ujar Ray ketika dihubungi, Senin (29/4).
Ray menyebut satu-satunya hal yang mungkin bisa membuat Prabowo-Sandiaga mengejar ketertinggalan ialah bila memang terbukti ada kecurangan di setidaknya 20% dari seluruh TPS. Dengan begitu bisa dilakukan pemilu ulang.
"Meski bisa saja ada data yang belum masuk dan mungkin saja di sana Prabowo menang, tapi tetap saja rasanya kalau dikalkulasi sulit menyaingi. Karena jaraknya sudah melampaui batas psikologis terkejar. Apalagi sekarang juga angka persentasenya cenderung stabil," terangnya.
Baca juga: Data Situng Sudah 50%, Jokowi-Amin masih Unggul
Peneliti Politik LIPI Aisah Putri Budiatri mengatakan data Situng yang sudah terkumpul sampai saat ini memberikan gambaran yang hampir mirip dengan yang muncul di hitung cepat berbagai lembaga survei.
"Hanya apakah sudah mantap hasilnya seperti itu? Menurut saya masih akan ada perubahan, tapi tidak akan jauh berbeda. Karena kalau melihat tren quick count angkanya mirip-mirip," ujar Aisah.
Ia mengatakan jeda atau selisih angka yang dimiliki pasangan 01 dan 02 saat ini sudah sangat signifikan. Hal itu membuat potensi perubahan posisi menjadi hampir tidak mungkin terjadi.
"Ini kan jeda angkanya signifikan, bukan selisih tipis yang satu atau dua persen. Sehingga menurut saya potensi perubahan yang besar sekali angkanya tidak akan terjadi," tuturnya.
Sementara itu, sejak penghitungan manual dimulai, Ketua KPU Arief Budiman baru akan berkomentar kembali soal kemenangan pemilu presiden setelah proses penghitungan selesai pada 22 Mei mendatang.
"Tunggu penetapannya sampai dengan tanggal 22 Mei," ujar Arief.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved