Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DELAPAN organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cibodas menyayangkan adanya sikap delegitimasi terhadap penyelenggara Pemilihan Umum 2019 secara masif. Padahal, penyelenggara pemilu telah berjuang dengan keras demi terselenggaranya perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini dengan baik dan lancar.
Ketua DPP Gerakan Mahasiswa (Gema) Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, menilai bahwa aksi delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu tidak terlepas dari kepentingan politik salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Ini tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan politik dari salah satu pihak yang memang membonceng gerakan-gerakan tersebut. Karena kita tahu ketika delegitimasi secara masif dengan adanya penolakan (kepada KPU). Nah ini ada harapan mungkin dari kubu sebelah atau siapa untuk meminta dilaksanakan pemilu ulang," kata Ahmad di Jakarta, Jumat (26/4).
Menurut dia, keinginan dari pendukung salah satu paslon untuk menggelar pemilu ulang sangat tidak bijak. Sebab, perjuangan dan pengorbanan para petugas yang telah gugur seperti tidak dianggap dan diabaikan.
"Seharusnya (mereka) mengapresiasi (kinerja dan perjuangan penyelenggara pemilu) loh. Karena pelaksana pemilu itu, korbannya sudah ratusan orang dan ini menjadi perhatian bersama," katanya.
Untuk itu, Forum Cibodas meminta semua pihak untuk menahan diri, menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, siapa yang bakal menjadi pemimpin Indonesia hingga lima tahun mendatang.
"Lebih baik dihentikan. Kita tunggu hasil dari KPU saja," katanya.
Baca juga: Pemilu 2019 Kena Imbas Pesatnya Teknologi dan Informasi
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa, Ardy Susanto, menganggap dugaan kecurangan dalam pemilu sebagai pemantik adanya wacana permintaan pemilu ulang. Bagi dia, wacana seperti itu bukan hal yang baru.
"Dari dulu setiap ada kecurangan selalu ada yang minta pemilu ulang. Sehingga upaya-upaya untuk mendelegitmasi KPU merupakan grand design-nya. Arahnya ke situ," katanya.
"Bahwa ada kecurangan dalam setiap peristiwa pasti ada kecurangan. Tapi apakah karena terjadi kecurangan itu lantas KPU-nya harus dilegitimasi atau semua pekerjaan KPU digagalkan," tambah dia.
Oleh karena itu, dia menyarankan apabila ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu dan memiliki bukti yang kuat, sebaiknya semua pihak menyelesaikannya lewat lembaga resmi yakni Mahkamah Konstitusi.
"Apabila (kecurangan) itu terjadi, maka harus ada mekanisme-mekanisme yang menanganinya. Kan banyak (lembaganya), Nanti lewat MK kan bisa. Jadi jangan mengeluarkan isu-isu seperti itu (mendelegitimasi KPU) secara terus menerus. Distrust kepada penyelenggara pemilu itu yang tidak kita dukung," katanya.
Elemen organisasi pemuda dan mahasiwa yang tergabung dalam Forum Cibodas yakni Hima Persis, KAMMI, DPP Gem Mathla’ ul Anwar, PP GPII, Ikatan Pemuda Tionghoa, Pemuda Muslimin Indonesia, PP Hima Al-Wasliyah, dan DPP SEMMI. (RO/OL-9)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved