Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman telah ditetapkan sebagai tersangka. Budi diduga terlibat praktik rasywah. Namun, Agus menolak memerinci kasus yang menyeret orang nomor satu di Tasikmalaya itu. Dia mengaku akan membukanya pada konferensi pers (konpers).
"Jumat (26 April 2019) konpers," ucap Agus melalui pesan singkat kepada Medcom.id, kemarin.
Dugaan Budi terlibat praktik rasywah mencuat setelah tim KPK menggeledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya. Salah satu yang disisir Lembaga Antirasywah ialah ruang kerja Budi.
Sesuai informasi yang dihimpun, Budi terseret pusaran dugaan suap pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasik. Budi pernah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan pada 14 Agustus 2018.
Budi saat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Dalam kasus itu, Yaya diduga menerima suap terkait upaya meloloskan dua proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat agar masuk APBNP 2018.
Baca juga: KPK akan Tuntut Sofyan Basir Maksimal
Untuk memuluskan dua proyek itu, Yaya melakukan cawe-cawe dengan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono. Namun, berdasarkan pengembangan penyidikan, Amin dan Yaya diduga menerima suap untuk mengupayakan usulan dana dari daerah lain agar masuk RAPBNP.
Yaya terbukti menerima gratifikasi Rp6,52 miliar, US$55 ribu, dan S$325 ribu. Uang berasal dari beberapa daerah terkait dengan pengurusan DAK dan dana insentif daerah (DID) APBNP 2018, termasuk salah satunya DAK Kota Tasik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mengajukan usulan DAK senilai Rp53,730 miliar yang terdiri atas DAK reguler bidang jalan senilai Rp47,790 miliar serta DAK bidang irigasi Rp5,9 miliar.
Selain itu, Pemkot Tasikmalaya juga mengusulkan DAK untuk bidang kesehatan sekitar Rp29,9 miliar, DAK prioritas daerah senilai Rp19,9 miliar dan Rp47,7 miliar. Yaya menerima fee atas usulan tersebut.
Tangkap Kadis PUPR
Setelah menggeledah Bale Kota Tasikmalaya, penyidik KPK menuju kantor PUPR. Para petugas berompi bertuliskan KPK itu didampingi Sekretaris Daerah, Ivan Diksan, menuju kantor PUPR.
Dalam penggeledahan di Kantor PUPR, petugas mengamankan sebuah tas ransel dan membawa Kepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Adang Mulyana. Belum diketahui kasus apa yang menimpa Adang. Penyelidik KPK kemudian menuju ke rumah Wali Kota Tasikmalaya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Muhamad Yusuf, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan 8 anggota KPK di tiga tempat. "Tadi kami ke ruang wali kota, tetapi oleh petugas KPK dilarang masuk karena sedang ada pemeriksaan. Pak Budi (Wali Kota) sempat melihat kami, tetapi tidak bisa berbicara. Wajahnya terlihat pucat," terang Muhamad Yusuf.
Sebelum penggeledahan, Wali Kota Tasikmalaya berencana menuju ke Yogyakarta untuk melihat museum. Namun, rencana itu dibatalkan. (AD/P-2)
