Kamis 25 April 2019, 06:30 WIB

KPK akan Tuntut Sofyan Basir Maksimal

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
KPK akan Tuntut Sofyan Basir Maksimal

MI/ROMMY PUJIANTO
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

SEHARI setelah Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka, KPK bergerak cepat dengan memeriksa saksi.

, KPK memeriksa Tahta Maharaya yang merupakan staf mantan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Tahta yang juga keponakan Eni merupakan perantara yang menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limi-ted Johannes Budisutrisno Kotjo.

Tahta menerima uang suap untuk Eni dari sekretaris Kotjo yang bernama Audrey Ratna Justianty sebanyak empat kali. Penerimaan yang diakui Tahta yaitu pada Desember 2017, Maret 2018, Juni 2018, dan Juli 2018.

"Kami langsung melakukan pemeriksaan kepada satu saksi untuk mendalami lebih lanjut dugaan aliran dana pada Eni M Saragih sebelumnya dan penelusuran lebih lanjut apa saja yang diketahui saksi dalam konteks aliran dana tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Terkait dengan jadwal pemeriksaan Sofyan, Febri menyatakan bahwa itu tergantung jadwal dari penyidik. 

Meski Sofyan saat ini sedang berada di luar negeri, Febri yakin sejauh ini tidak ada indikasi dari tersangka untuk tidak kooperatif.

"Berada di Jakarta, luar kota, atau luar negeri, silakan saja kalau bersangkutan dengan tugas. Pada waktunya KPK akan panggil tersangka atau saksi. Proses penyidikan tetap akan kami lakukan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir kepada KPK.

"Berikan kewenangan ke KPK untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah hukum yang ada, terutama dalam hal korupsi," kata Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center,  kemarin.

Jokowi enggan berkomentar panjang lantaran kasus tersebut masuk ranah hukum. (Pol/TS/*/X-10)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya