Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memberi rekomendasi dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di 3 tempat pemungutan suara (TPS). Satu TPS yang direkomendasikan PSU berada di Jakarta Utara dan dua TPS lainnya berada di Jakarta Pusat. Tiga TPS itu dikatakan memenuhi unsur PSU sesuai Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Sebelumnya, Bawaslu DKI mendapatkan 160 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Dari laporan tersebut, sebanyak 19 laporan di 19 TPS berbeda diduga berpotensi PSU.
Baca juga: Sandi tak Tertarik Jadi Wagub Lagi
"Dari 160 laporan kemarin kita mendapat 19 yang berpotensi PSU. Dari 19 kemudian kami teliti kembali dan akhirnya sebanyak 3 TPS yang memenuhi syarat untuk PSU," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Jufri di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/4).
Jufri mengungkapkan penyebab terjadinya PSU menurut UU Pemilu yakni diantaranya banyak warga dari luar domisili yang mencoblos dan ada warga yang mencoblos lebih dari satu kali.
"Rekomendasi sudah kami kirimkan ke KPU DKI untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Selain itu, pihaknya sampai kini masih melakukan pemeriksaan terhadap 8 TPS lainnya yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk dilakukan PSU.
Pemeriksaan harus dikebut lantaran UU Pemilu hanya memberi waktu 10 hari sejak hari pemungutan suara atau akan berakhir pada 27 April mendatang.
"Setelah tanggal 27 nanti tidak boleh lagi ada PSU. Maka itu, kami kebut laporan-laporan yang ada. KPU juga kan perlu siapkan logistiknya, petugasnya dan menyebarkan undangan pemilihannya," tegas Jufri.(OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan harapan agar dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi ini terus menguat.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, personel yang disiagakan terdiri dari 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Samapta.
Mereka yang mengikuti retret pada gelombang kedua ini merupakan pemenang dari hasil pemungutan suara ulang (PSU).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved