Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memberi rekomendasi dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di 3 tempat pemungutan suara (TPS). Satu TPS yang direkomendasikan PSU berada di Jakarta Utara dan dua TPS lainnya berada di Jakarta Pusat. Tiga TPS itu dikatakan memenuhi unsur PSU sesuai Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Sebelumnya, Bawaslu DKI mendapatkan 160 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Dari laporan tersebut, sebanyak 19 laporan di 19 TPS berbeda diduga berpotensi PSU.
Baca juga: Sandi tak Tertarik Jadi Wagub Lagi
"Dari 160 laporan kemarin kita mendapat 19 yang berpotensi PSU. Dari 19 kemudian kami teliti kembali dan akhirnya sebanyak 3 TPS yang memenuhi syarat untuk PSU," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Jufri di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/4).
Jufri mengungkapkan penyebab terjadinya PSU menurut UU Pemilu yakni diantaranya banyak warga dari luar domisili yang mencoblos dan ada warga yang mencoblos lebih dari satu kali.
"Rekomendasi sudah kami kirimkan ke KPU DKI untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Selain itu, pihaknya sampai kini masih melakukan pemeriksaan terhadap 8 TPS lainnya yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk dilakukan PSU.
Pemeriksaan harus dikebut lantaran UU Pemilu hanya memberi waktu 10 hari sejak hari pemungutan suara atau akan berakhir pada 27 April mendatang.
"Setelah tanggal 27 nanti tidak boleh lagi ada PSU. Maka itu, kami kebut laporan-laporan yang ada. KPU juga kan perlu siapkan logistiknya, petugasnya dan menyebarkan undangan pemilihannya," tegas Jufri.(OL-6)
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, personel yang disiagakan terdiri dari 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Samapta.
Mereka yang mengikuti retret pada gelombang kedua ini merupakan pemenang dari hasil pemungutan suara ulang (PSU).
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved