Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SETIAP kontestan pemilu dapat menempuh cara-cara konstitusional apabila keberatan dengan proses pemungutan suara yang sudah berlangsung Rabu (17/4).
Para peserta pesta demokrasi lima tahunan pun jangan pernah berpikir apalagi melakukan delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demikian rangkuman pendapat dari sejumlah pihak dalam kesempatan terpisah di Jakarta, kemarin.
Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama) mendukung penyelenggara pemilu yang telah menjalan-kan tugas secara mandiri, bertanggung jawab, dan profesional.
“Kagama mengecam keras setiap upaya mendelegitimasi KPU dan pemilu. Kagama mengimbau seluruh rakyat menjaga kedamai-an, kerukunan, dan tali persaudaraan antaranak bangsa. Masyarakat diharapkan tidak terpancing provokasi yang memecah belah bangsa. Kagama meminta seluruh anggota menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ketua Umum PP Kagama, Ganjar Pranowo, melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia.
Mengenai hasil pemilu, lanjut Ganjar, Kagama meminta kontestan dan partai politik pendukung menunggu rekapitulasi suara KPU. “Kagama mengimbau para elite politik tidak mengeluarkan pernyataan provokatif sehingga memunculkan polarisasi di akar rumput.”
Pada kesempatan terpisah, aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil mendukung penuh kerja KPU di pusat hingga ke daerah yang telah menggelar pemungutan, pengum pulan, dan penghitungan surat suara hingga 22 Mei mendatang.
“Kami hanya punya satu pilihan, yaitu meyakini integritas KPU karena dialah lembaga yang resmi menyelenggarakan pemilu,” ujar seorang perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil, Sarwono Kusumaat-madja, di depan Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, sistem pemilu di Indonesia tergolong paling kompleks di dunia. Pemilu bahkan menelan korban jiwa petugas KPPS termasuk aparat keamanan dari Polri. “Kita harus menghargai pengorbanan mereka dengan berusaha keras menjaga integritas pemilu.”
Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya sangat meng apresiasi setiap dukungan yang diberikan kepada jajaran KPU baik di pusat maupun di daerah.
“Kami akan terus bekerja dengan profesional. Terima kasih atas dukungan masyarakat sipil. Semoga kita bekerja lebih baik lagi ke depan,” ungkap Ilham. (Ths/Pro/X-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved