Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SETIAP kontestan pemilu dapat menempuh cara-cara konstitusional apabila keberatan dengan proses pemungutan suara yang sudah berlangsung Rabu (17/4).
Para peserta pesta demokrasi lima tahunan pun jangan pernah berpikir apalagi melakukan delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demikian rangkuman pendapat dari sejumlah pihak dalam kesempatan terpisah di Jakarta, kemarin.
Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama) mendukung penyelenggara pemilu yang telah menjalan-kan tugas secara mandiri, bertanggung jawab, dan profesional.
“Kagama mengecam keras setiap upaya mendelegitimasi KPU dan pemilu. Kagama mengimbau seluruh rakyat menjaga kedamai-an, kerukunan, dan tali persaudaraan antaranak bangsa. Masyarakat diharapkan tidak terpancing provokasi yang memecah belah bangsa. Kagama meminta seluruh anggota menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ketua Umum PP Kagama, Ganjar Pranowo, melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia.
Mengenai hasil pemilu, lanjut Ganjar, Kagama meminta kontestan dan partai politik pendukung menunggu rekapitulasi suara KPU. “Kagama mengimbau para elite politik tidak mengeluarkan pernyataan provokatif sehingga memunculkan polarisasi di akar rumput.”
Pada kesempatan terpisah, aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil mendukung penuh kerja KPU di pusat hingga ke daerah yang telah menggelar pemungutan, pengum pulan, dan penghitungan surat suara hingga 22 Mei mendatang.
“Kami hanya punya satu pilihan, yaitu meyakini integritas KPU karena dialah lembaga yang resmi menyelenggarakan pemilu,” ujar seorang perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil, Sarwono Kusumaat-madja, di depan Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, sistem pemilu di Indonesia tergolong paling kompleks di dunia. Pemilu bahkan menelan korban jiwa petugas KPPS termasuk aparat keamanan dari Polri. “Kita harus menghargai pengorbanan mereka dengan berusaha keras menjaga integritas pemilu.”
Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya sangat meng apresiasi setiap dukungan yang diberikan kepada jajaran KPU baik di pusat maupun di daerah.
“Kami akan terus bekerja dengan profesional. Terima kasih atas dukungan masyarakat sipil. Semoga kita bekerja lebih baik lagi ke depan,” ungkap Ilham. (Ths/Pro/X-3)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved