Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait adanya potensi pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan di 19 tempat pemungutan suara (TPS).
"Ya, kami sudah baca dari berita-berita bahwa ada potensi PSU, tapi sampai saat ini kami belum menerima rekomendasi dari Bawaslu, belum ada kontak," kata Komisioner KPU DKI Partono Samino seperti dilansir dari ANTARA di Jakarta, Senin (22/4).
Baca juga: DPR Minta KPU Pastikan PSU Berjalan Tanpa Pelanggaran
Hingga saat ini, Partono mengatakan pihak KPU DKI masih menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu DKI guna menindaklanjuti temuan potensi tersebut.
Sebelumnya, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan bahwa ada 19 TPS pada enam kabupaten/kota yang berpotensi PSU.
Potensi digelarnya PSU tersebut disebabkan dugaan adanya kecurangan, seperti salah satunya terdapat petugas KPPS yang lalai dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menandatangani surat suara. Padahal, kewenangan menandatangani surat suara adalah Ketua KPPS.
"Kami akan menyiapkan skenario kalau memang nanti ada PSU di beberapa tempat," ucap Partono. (Ant/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved