Proses Pemilu Tetap Junjung Aturan dan Integritas

PEMBUAT undang-undang diharapkan bisa menjadikan Pemilu Serentak 2019 sebagai catatan berharga untuk persiapan ajang serupa, seperti di level nasional dan lokal.

Proses pesta demokrasi juga perlu dikawal agar tegak lurus terhadap aturan dan tetap menjunjung integritas.

Demikian dikatakan mantan anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat diskusi Pemilu Serentak yang Menghentak, di Jakarta, kemarin.

Hadir pula analis komunikasi politik Hendri Satrio, anggota TKN Masinton Pasaribu, anggota BPN Pipin Sofyan, dan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Al Farabi.

Ferry menyarankan jika ada temuan terkait dengan kekeliruan dalam Sistem Penghitungan (Situng) KPU, sedianya hal itu segera dilaporkan ke KPU. Tujuannya agar bisa dikoreksi ketimbang diviralkan melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

"Ke depan yang juga perlu menjadi perhatian bersama ialah bagaimana rekapitulasi itu tidak terlalu lama. Makanya, sekarang banyak sistem informasi aplikasi yang berkembang, mungkin (C1 plano) sudah sampai di foto petugas panwas, KPPS, kemudian masuk sistem dan bisa diumumkan. Inilah satu mekanisme yang bisa kita rekomendasikan," ujarnya.

Masinton Pasaribu berharap kepada semua pihak agar menghormati seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, siapa pun calon pemimpin yang nantinya terpilih harus dipandang sebagai pilihan rakyat yang wajib dihormati.

Mengenai polemik hitung cepat (quick count) yang dirilis beberapa lembaga survei, sambung dia, selama ini dan secara metodologi keilmuan hasilnya jarang meleset. Proses hitung cepat merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu agar tidak multitafsir dan harus dihormati.

"Namun, tentu hasil resmi itu di KPU dan tetap kita tunggu. Sebaiknya sambil menunggu selesainya penghitungan suara di dalam dan luar negeri, marilah kita jaga suasana kondusif ini. Kami juga mengajak teman-teman di BPN menjaga suasana kondusif," terang dia.

Pendapat berbeda dilontarkan Pipin Sofyan. Ia menilai hasil hitung cepat oleh lembaga survei terkesan menggiring opini publik yang justru merugikan pihaknya. Pipin juga menyoroti media massa yang ramai memberitakan hasil quick count dan seolah-olah pilpres sudah berakhir.

Tudingan BPN terkait dengan hasil hitung cepat ditepis Adjie Al Farabi. Ia menegaskan bahwa angka yang disajikan oleh lembaga survei dapat dipertanggungjawabkan dan bukan skenario untuk mengubah persepsi masyarakat. (Gol/P-1)