Kode Etik Koalisi Politik Harus Tertulis

MESKIPUN kursi parpol pendukung Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menguasai parlemen (60%) berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) Pileg 2019, itu tidak menjaminan keharmonisan hubungan legislatif dan eksekutif.

Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menegaskan, jika Joko Widodo terpilih nantinya,  dia harus memperkuat koalisi dengan membuat kebijakan tertulis, bukan sekadar imbauan lisan. "Bikin kesepakatan atau MoU atau sekurang-kurangnya semacam kode etik. Ini untuk  mengikat sekaligus menjadi pedoman umum tertulis sebagai panduan dalam berkoalisi," katanya, kemarin.

Menurutnya, mantan Wali Kota Solo itu harus becermin dari retaknya koalisi saat Partai Amanat Nasional (PAN) menyeberang ke kubu oposisi bersama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Jika memerintah nantinya, duet Jokowi-Ma'ruf Amin  harus  melanjutkan kerja program-program yang belum terselesaikan. Hal ini, kata dia, penting agar tetap mendapat dukungan dari masyarakat. "Evaluasi kembali program, rencana, dan janji-janji politik yang tidak terealisasi selama periode 2014-2019 untuk ditindaklanjuti dalam periode 2019-2024," pungkasnya.

Terpisah, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengharapkan jumlah kursi partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur dapat bertambah di parlemen jika dibanding dengan 2014 lalu.

"Kita tunggulah angka pastinya di real count yang nanti diumumkan KPU. Biar kita tahu kursinya. Tentu kita lihat jumlah kursi kita dan juga kesolidan koalisi di parlemen," cetus  politikus Gerindra itu. (Put/*/X-4)