Bawaslu Ungkap Sejumlah Persoalan Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah permasalahan yang muncul selama hari pencoblosan Pemilu 2019. Walaupun itu masih bersifat sementara, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan beberapa poin yang menjadi perhatian khusus.

"Ada kotak suara yang belum sampai. Kami telah menerima permohonan untuk melakukan pemungutan suara ulang di enam distrik di Kabupaten Intan Jaya karena logistiknya belum datang," katanya di Jakarta, kemarin.

Fritz menambahkan, pihaknya juga menemukan persoalan mengenai keterlambatan pembukaan TPS. "Walaupun pelanggaran, itu masih bisa ditoleransi lantaran tidak menghilangkan hak pemilih untuk menggunakan suara," ujarnya.

Ia menjelaskan, terlambatnya pembukaan TPS terjadi karena logistik juga terlambat datang. Bahkan, di beberapa tempat, Bawaslu mendapati TPS yang tidak menerima surat suara dengan lengkap.

"Jadi, misalnya, ada di beberapa daerah yang semuanya ada, kecuali surat suara DPR RI, atau ada DPRD provinsi yang tidak ada. Kemudian terkait juga dengan logistik, ada surat suara yang tertukar. Jadi, seharusnya dapil berapa, dapil 3, seharusnya dia dapil 4," ungkap Fritz.

Baca juga: 1.395 TPS. Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

Selain itu, persoalan lain yang diterima Bawaslu ialah ketersediaan surat suara. Masih ada beberapa TPS yang surat suaranya tidak sebanding dengan jumlah pemilih, utamanya mereka yang masuk DPK. Prosedur yang harus ditempuh pemilih yang masuk DPK, kata Fritz, juga terlihat inkonsisten sehingga mereka yang ada dalam DPK mengalami kesulitan untuk menggunakan hak.

"Ada yang masih meminta kepada KPPS meski mereka sudah punya KTP-E. Mereka masih disuruh ke kantor kelurahan untuk mengurus tiket kembali karena kita tahu bahwa dengan menggunakan KTP-E bisa memilih di tempat domisilinya," tukasnya.

Pemilihan ulang

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan dua wilayah di Indonesia yang bakal menjalani pemilu ulang, yaitu sejumlah distrik di Jayapura dan Maluku. "Hingga saat ini ada info wilayah yang belum ada logistik pemilu sama sekali, yaitu dua distrik di Jayapura dan wilayah Maluku. Keputusannya terpaksa harus pemilu ulang," katanya.

Menurutnya, tidak hanya Jayapura dan Maluku, tetapi juga daerah lain yang terkendala masalah logistik. Ia mencontohkan pemilih di sejumlah TPS di wilayah Kota Jayapura. Hingga pukul 10.30 WIT ia belum melakukan pencoblosan akibat logistik pemilu belum sampai di TPS. "Iya aturannya kalau memang tidak bisa sama sekali diselenggarakan pemilu, maka harus diulang sesegera mungkin," jelasnya. (Ant/*/P-4)