Rabu 17 April 2019, 20:41 WIB

1.395 TPS. Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
1.395 TPS. Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

MI/M.Ilham Ramadhan Avisena
BVawaslu saat menggelar Konpers mengenai Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (17/4)

 

BADAN Pengawas Pemilu mengungkapkan, sebanyak 1.395 TPS. yang mayoritas berada di Papua akan melakukan pemungutan suara susulan dalam Pemilu 2019 karena masalah keterlambatan logistik.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Abhan saat memberikan keterangan soal pelaksanaan Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/4) sore.

"Kita lihat potensi pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan. Namun berpotensi lebih besar jumlahnya untuk pemungutan suara susulan," terang Abhan

Hal itu dipertegas oleh Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu yang mengatakan potensi pemungutan suara susulan akan terjadi di 1.395 TPS. Itu didominasi di tujuh distrik di Papua

"Jumlah TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang ada 38 TPS, sedangkan Pemilu susulan berpotensi di 1.395 TPS. Ada 367 di distrik abepura, 335 jayapura selatan, intan jaya 288 TPS sehingga total TPS berpotensi dilakukan pemungutan susulan 1.395 TPS," kata Fritz.

Anggota Bawaslu lainnya, Mochammad Afifuddin, menyatakan, sejak melakukan pengawasan ke tiap TPS pada masa tenang, didapati ada 3.399 TPS yang masih terpapar kegiatan kampanye. Namun Bawaslu sudah melakukan penindakkan.

Bawaslu juga berhasil menangkaptangan peserta Pemilu yang melakukan politik uang. Kegiatan tangkap tangan itu tersebar di 25 titik.

Baca juga : ReJo: Kemenangan Jokowi untuk Indonesia Maju

"Kemudian, pada tahapan persiapan pemungutan suara, ada pemilih di setidaknya 237.382 TPS yang belum menerima pemberitahuan surat memilih atau form C1," ujar Afifuddin.

Hal itu juga dinilai menghilangkan hak memilih masyarakat lantaran KPPS di TPS terkait tidak memahami secara benar mengenai prosedural untuk pemilih memasuki TPS.

"Meski C6 bukan syarat wajib, kadang petugas tidak memperkenankan warga masuk ke TPS, padahal bila sudah ada di DPT itu boleh langsung masuk," tukasnya.

Hal lain yang menghambat proses pemilihan, lanjut Afifuddin, yakni ditemukan sebanyak 3.250 TPS yanh hingga pada Selasa malam belum disiapkan TPSnya dan menyebabkan keterlambatan membuka TPS yang seharusnya pada jam 07.00 waktu setempat.

"Ada juga 1.703 TPS yang KPPSnya belum menerima logistik hingga semalam, ini juga menjadi sebab keterlambatan membuka TPS, hingga 2. 497 TPS yang mulai pemungutan suara lebih dari jam 7 pagi," tambahnya.

Kemudian, Bawaslu mendapati sebanyak 2.366 TPS tidak ramah kepada penyandang disabilitas dan lansia. Hal itu ditenggarai akses yang sulit seperti jalan berundak, berbatu, berumput tebal serta bertangga hingga sulit untuk diakses.

"Bawaslu juga mendapati 20.834 TPS tidak menyediakan alat bantu tuna netra, braile template, sebagaimana contoh di Jateng di Klaten, hal itu mengurangi akses tuna netra untuk menggunakan hak pilih," ungkap Afifuddin.

Sementara ada 6.474 TPS yang kotak suaranya tidak tersegel dan setidaknya ada 10.520 TPS yang kelengkapan logistiknya tidak terpenuhi. Bawaslu juga mendapati temuan terkait dengan profesionalitas penyelenggara di TPS.

"Ada sekitar 5. 143 TPS ditemukan tidak memasang DPT, 17. 226 TPS tidak memasang tata cara memilih di TPS dan mobilisasi massa terjadi di 436 TPS," lanjut Afifuddin.

Baca juga : Tunggu Real Count, KPU Minta Quick Count Hanya Jadi Referensi

Terkait dengan kelalaian KPPS, Bawaslu mendapati di 2.497 TPS ada KPPS yang mengenakan atribut partai juga di 4.589 TPS didapati KPPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu serta masih ditemukannya tindakkan intimidasi kepada pemilih di 250 TPS.

Akar dari permasalahan itu ialah validitas daftar pemilih yang masih bermasalah serta membludaknya jumlah DPK yang tidak diiringi dengan penambahan surat suara. Oleh karenanya, mayoritas TPS di daerah masih berkutat dengan urusan logistik dan surat suara.

Pun demikian, Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu tetap memberikan apresiasi kepada KPU dan instansi terkait atas usaha maksimal dalam menyelenggarakn pesta demokrasi ini.

"Kami apresiasi usaha maksimal penyelenggara Pemilu. Data ini akan terus di update agar proses ini berintegritas, kami tidak menyoal hasil, tapi proses yang terjadi dalam Pemilu, termasuk penghitungan suara rekapitulasi berjenjang dan lainnya," tutup Aififuddin. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More