Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KUMPULAN organisasi kemahasiswaan yang bernaung dalam kelompok Cipayung Plus menyatakan sikap terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 17 April 2019. Ormas yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI, dan Hikmahbudhi itu mendesak penyelenggara pemilu untuk bersikap netral dan adil.
Desakan itu dipicu berbagai kejadian belakangan ini, misalnya yang berkaitan dengan proses pemungutan suara di luar negeri yang memperlihatkan adanya ketidaknetralan dari petugas penyelenggara pemilu.
"Mendesak KPU dari tingkat pusat hingga daerah agar bertindak netral dalam pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. Sebagai penyelenggara, netralitas menjadi nilai mutlak yang harus dipegang teguh oleh KPU," tegas Ketua Umum PP GMKI Korneles J Galanjinjinay di Jakarta, kemarin.
Para aktivis Cipayung Plus juga mendesak Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk menjunjung tinggi netralitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, mereka juga meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan hak suara di TPS. Hal itu dianggap sebagai indikator penguat demokrasi di Indonesia.
"Legitimasi demokrasi di Indonesia akan kuat jika tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi. Jika sebaliknya, berarti proses demokratisasi di negeri ini belum berjalan baik," ucap Korneles.
Dukungan masyarakat kepada TNI dan Polri, lanjut Korneles, amat penting guna meningkatkan kinerja pengamanan dalam proses pemilu hingga tercipta suasana aman dan damai. Suasana yang kondusif tidak hanya pada saat pemungutan suara, tetapi juga harus terus berlangsung hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Lebih lanjut, Cipayung Plus mengajak semua anggotanya untuk membuka posko pemilu di setiap sekretariat daerah serta mengawal proses pemungutan suara dari pusat hingga daerah.
"Wajib bagi kami untuk ikut mengawal proses pemilu. Ini sangat penting sebagai sumbangsih semua kader Cipayung Plus dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan transparan," catus Korneles.
Hadir dalam acara itu, Ketua Umum Hikmahbudhi Ari Sutrisno, Ketua Umum DPP IMM Najih Prasetyo, Ketua Umum PMKRI Juventus Prima Yoris Kago, Ketua Umum PB PMII Agus M Herlambang, Ketua Umum KMHDI I Kadek Andre Nauba, Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad, Ketua Umum GMNI Robaytullah Kusuma Jaya, dan Ketua Umum PP GMKI Korneles J Galanjinjinay.
Sebelumnya, Cipayung Plus juga menolak pengerahan kekuatan rakyat atau people power untuk menjaga pemilu yang damai dan aman.
"Kami mendorong secara penuh agar KPU menyelenggarakan pemilu dengan netral, independen, dan damai," kata Ketua Umum GMNI Robaytullah Kusuma Jaya. (*/P-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved