Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilih pada hari pencoblosan 17 April untuk menggunakan hak politiknya dengan secara cerdas dan menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi, serta kesantunan. Masyarakat juga diimbau untuk menciptakan kondisi yang damai dan kondusif pascapemilu.
"Semua pihak dalam masa pemilihan maupun sesudahnya perlu bersama-sama menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hendaknya menjauhi segala bentuk pernyataan dan sikap bernuansa hasutan, perselisihan, kegaduhan, dan tindakan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Haedar kepada Media Indonesia, Selasa (16/4).
Ia menekankan kepentingan bangsa dan negara harus menjadi komitmen bersama dalam Pemilu, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Semua pihak harus menyukseskan Pemilu sebagai bentuk nasionalisme yang demokratis dan pertanggungjawaban kenegarawanan.
"Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku," imbuh Haedar.
Baca juga: Jokowi-Amin Ingin Menang tanpa Bikin Gaduh
Perbedaan pilihan politik yang muncul, ujarnya, perlu disikapi bijaksana karena sejatinya dijamin konstitusi. Perbedaan pilihan tidak perlu menjadi dalih perselisihan.
Kepada semua pihak, Haedar juga meminta agar dapat menerima hasil-hasil pemilihan umum dengan jiwa besar dan saling menghormati. Siapapun yang memperoleh mandat rakyat perlu menjauhi euforia agar tidak memicu ketegangan. Sebaliknya, bagi yang belum memperoleh mandat rakyat sebaiknya legawa dan bersikap negarawan.
"Yang terpilih sepatutnya menjadikan kepercayaan rakyat itu sebagai amanat dan tanggungjawab yang tinggi untuk kemajuan Indonesia," tuturnya. (OL-7)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved