Pemilu Aman tidak Ada Eksodus

PEMERINTAH menjamin keamanan dalam pelaksana­an pemungutan suara Pe­milu 2019, besok, ataupun setelahnya. Hal itu, seperti ditegaskan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, membuat tidak ada warga Indonesia ­yang eksodus ke luar negeri jelang puncak perhelatan akbar demokrasi itu.

“Sebelumnya memang kita khawatirkan ada eksodus ke luar ­negeri karena adanya pemilih yang keta-kutan hoaks ancaman ­kerusuhan. Namun, setelah kita teliti dan berikan penjelasan, dari laporan tidak terjadi eksodus itu,” ujar Wiranto seusai rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Serentak 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Hadir pada rapat itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kominfo Rudiantara. Ada pula Ketua KPU Arief ­Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara ­Pemilihan Umum (DKPP) Harjono, serta para kepala staf angkatan dan pejabat instansi terkait.

Wiranto mengatakan, berdasarkan data mingguan, warga ­Indonesia yang pergi ke luar negeri dan yang kembali ke Tanah Air tidak ada lonjakan. Mereka yang ke luar negeri sekitar 70 ribu orang, sementara yang masuk Indonesia 74 ribu ­orang.

“Tidak ada angka-angka yang mengisyaratkan bahwa sebelum pemilu ini ada eksodus.”

Mantan Panglima ABRI itu mengimbau masyarakat tak perlu khawatir akan isu adanya kerusuhan. Dalam video conference dengan jajaran TNI-Polri di daerah, dia mengingatkan seluruh aparat untuk memastikan pemungutan suara berjalan aman dan lancar.

“Berikan dan ciptakan ruang gerak yang aman bagi para pemilih dari rumah ke TPS agar dapat melaksanakan pemilihan tanpa tekanan,” tegasnya.

Logistik pemilu
Selain kepada pemilih, aparat juga memberikan pengamanan kepada penyelenggara pemilu serta me-ngawal proses penghitungan suara untuk menghindari kecurangan.

Wiranto pun meminta semua pihak berpartisipasi untuk men-dinginkan suasana. Dia melarang peserta pemilu merayakan kemenangan dengan memobilisasi massa ke jalan seusai pencoblosan.

“Kepolisian telah tegas mengata­kan mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pe­ngumuman resmi diumumkan (oleh KPU) tidak diizinkan karena itu melanggar undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum, UU Nomor 9 Tahun 1998,” tandas Wiranto.

Tidak adanya eksodus warga Indonesia ditegaskan pula oleh ­Kapolri. Menurut Tito, jumlah mereka yang pergi ke luar negeri dan yang datang ke dalam negeri normal. “Bahkan datanya lebih banyak yang masuk mulai tanggal 11 April.”

Jenderal Tito yakin Pemilu 2019 akan berlangsung aman dan damai. Pihaknya sudah menerapkan pengamanan khusus, termasuk dengan melakukan operasi kontraterorisme di Sumatra Barat dan Jawa Barat.

Sementara itu, KPU memastikan logistik pemilu akan sampai di TPS sebelum hari pemungutan suara, besok. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui memang masih ada kendala untuk mendistribusikan kertas suara.  

“Kita masih berkejaran dengan waktu di banyak daerah, apalagi cuaca juga kurang bersahabat termasuk untuk menggantikan surat suara yang rusak. Kami berharap segala permasalahan bisa diselesaikan dalam dua hari ini, tapi persiapan sudah 99%,” ujarnya di Gedung KPU, Jakarta.

Selain surat suara, persoalan yang bisa mengganggu ialah masih banyaknya pemilih yang hingga kemarin belum menerima pemberitahuan untuk memilih atau formulir C6. Menurut KPU, formulir C6 dibagikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat hari ini. (Ins/*/Ant/X-8)