Kapolri Sebut Pengerahan Massa Bisa Menimbulkan Provokasi

KAPOLRI Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pawai atau syukuran pascapencoblosan. Menurut dia, mobilisasi massa dikhawatirkan bisa memicu provokasi terhadap pihak lain.

Penegasan itu disampaikan Tito seusai mengikuti rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).

Ia menegaskan kegiatan pengerahan massa yang tujuannya untuk menunjukkan kemenangan sedianya tidak dilakukan terlalu dini. Korps Bhayangkara menilai kebebasan berekspresi itu harus tetap sejalan dengan UU 9/1998.

"Kami meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran atau mobilisasi massa untuk karena nanti akan memprovokasi pihak yang lainnya. Lebih baik kita tetap menjalankan kegiatan dengan baik, tenang," ujar Tito.

Lebih jauh, terang dia, mobilisasi massa juga dilarang dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, masalah sengketa pemilu sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada hal yang dianggap tidak sesuai undang-undang, ada mekanismenya. Ada Bawaslu dan juga nanti ada proses MK, kalau ada hal yang dianggap melanggar. Tetapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa maka Polri tidak memberikan izin," tandasnya. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah