Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amasari menganggap pernyataan Amien Rais soal people power beberapa waktu lalu sebagai sebuah gimmick dan bernada hasutan saja.
"Kalau melihat pernyataan potensi people power itu aneh, diksi yang digunakan juga tidak berani-berani amat. Jangan terhasut people power, hanya gimmick. Hasutan saja, kalau kami kalah kami akan protes, ya silakan saja," kata Feri, ketika diskusi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/4).
Feri mengatakan potensi people power menguat jika ada pihak yang bisa mendompleng pada kekuatan militer. Akan tetapi, kenyataannya, kata Feri, TNI menyatakan netral pada Pemilu kali ini.
"Saya percaya pada diksi itu mempertakut saja, kenapa? Sederhana? Perlu elemen penting, misalnya keberpihakan militer, tapi itu saat ini tidak tergambar," kata Feri.
Baca juga: PP Muhammadiyah Imbau tidak Perlu Mobilisasi Massa
Selain itu, Feri juga mengatakan people power juga menguat jika kondisi ekonomi masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut mengacu pada peristiwa pelengseran Soeharto pada 1998 silam. Ia menjelaskan saat itu masyarakat tengah mengalami keterpurukan dan sulit mendapatkan bahan-bahan pokok.
"Harga sembako naik tapi msh bisa dibeli. Jadi masalahnya belum mampu menggerakkan orang. Beda lah dengan kejadian 98, orang sulit kebutuhan pokok, jadi rusuh. Jadi ancaman people power tidak masuk akal," kata Feri.
Sebelumnya, Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Amien Rais, menyebut, tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika menemukan potensi kecurangan dalam Pemilu 2019. Ia mengancam menggunakan people power. (A-5)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved