Kampanye Jadi Acuan Pemilih

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berharap masyarakat menggunakan kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu sejak September 2018 lalu sebagai referensi untuk memilih pada 17 April nanti.

“Harapan kita penyelenggaraan debat dan juga kegiatan kampanye yang dilakukan para peserta Pemilu 2019 dapat menjadi referensi bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019,” kata Ketua Arief Budiman di Jakarta, akhir pekan lalu.

Arief juga meminta seluruh unsur penyelenggara pemi­lu konsisten melaksanakan tugasnya mendekati hari pemilihan. “Kami menyampaikan pesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk menuntaskan tugasnya dengan profesio­nal, transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas,” ujarnya.

Lebih jauh, Arief berharap seluruh masyarakat untuk bisa tetap menjaga kedamaian dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Ia meminta para pemilih berpartisipasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hingga penetapan hasil pemilu secara nasional. “Kita semua berharap agar semua pihak bisa menjaga ketenangan dan kedamaian,” tandasnya.

Debat kelima yang dilaksanakan kemarin menandakan pula berakhirnya kampanye terbuka dan memasuki masa tenang hingga 16 April. Dalam masa tenang, Ketua KPU juga mengimbau kepada peserta pemilu agar tidak lagi diperkenankan melakukan kampanye. “Peserta pemilu, kami ingin ingatkan agar tak lagi melakukan kegiatan kampanye,” imbuhnya.

Arief juga mengingatkan agar setiap peserta pemilu tetap menjaga situasi keamanan begitu hasil pemilu diumumkan. “Dalam setiap kompetisi harus selalu siap menang dan siap kalah,” ujarnya.

Jaga independensi
Terpisah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia mengingatkan independensi panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) selama masa tenang dan saat pelaksanaan pemilu.

“DKPP RI mengimbau rekan-rekan panwas dan Bawaslu untuk bekerja secara independen dan profesional di masa tenang dan pemilu nanti,” ujar anggota DKPP Alfitra Salam di Jakarta, kemarin.

Alfitra juga meminta anggota Bawaslu dan panwas agar siap menindak pelanggaran seperti politik uang dan serangan fajar yang rentan terjadi pada masa tenang dan pemungutan suara. Ia menilai bahwa petugas panwas dan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) rawan akan hal tersebut. “Kita harus siap dan pastikan bahwa kita bekerja sesuai aturan dan undang-undang. Jangan sampai DKPP melakukan pemecatan lagi seperti beberapa waktu lalu,” ujar Alfitra disambut tawa peserta yang hadir.    

Selain itu, ia meminta agar panwas mempersiapkan kondisi fisik dan mental agar dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran di sekitar TPS. “Kita harus siap secara fisik dan mental agar jika misalnya ada masalah, kita dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah dan tidak menjadi bagian dari masalah tersebut,” tambahnya. (Ant/P-4)