Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MASA tenang Pemilu 2019 telah dimulai hari ini, Minggu (14/4) hingga hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang. Selain pengawasan kegiatan kampanye, pengawasan ketat juga harus dilakukan pada potensi praktik politik uang.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan masa tenang merupakan salah satu waktu paling rawan praktik politik uang. Pengawasan ketat harus dilakukan dengan maksimal di lingkungan masyarakat.
"Masa tenang ini tidak boleh lengah. Semua harus berkomitmen mengawasi," ujar Titi, ketika dihubungi, Minggu (14/4).
Titi mengatakan, selain petugas Bawaslu, masyarakat juga harus aktif mengawasi dan melaporkan bila merasa ada praktik politik uang di sekitarnya.
Baca juga: Masa Tenang, Jokowi Pilih Umrah
Peran serta masyarakat sangat menentukan karena umumnya politik uang dilakukan dengan sangat tertutup dan sulit terlacak petugas Bawaslu atau polisi.
"Seperti serangan fajar, itu masyarakat yang bisanya lebih tahu dan paling bisa melaporkan," ujar Titi.
Meski begitu, Titi berharap juga ada komitmen perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan adanya politik uang. Khususnga dari petugas kepolisian setempat atau Bawaslu.
"Karena mereka yang mau melapor ini kan kadang juga merasa tidak aman, apalagi kalau dia sendiri yang menolak, dia harus dilindungi," tutur Titi. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved