Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
JIKA akhirnya Wali Kota Bogor yang juga Wakil Ketua DPP PAN Bima Arya mendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin, itu bukan hal yang baru. Hal itu dibuktikan sejak 2014, Bima lebih condong ke Jokowi-Jusuf Kalla ketimbang ke Prabowo-Hatta Rajasa.
"Dia termasuk pengurus DPP PAN saat itu yang menginginkan Ketum PAN Hatta Rajasa berpasangan dengan Pak Jokowi di 2014," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo.
Bima Arya bukan kader PAN pertama yang menyatakan diri untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebelumnya, DPW PAN Provinsi Kalimantan Selatan terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan 01.
Hal yang sama dilakukan belasan kader dan simpatisan PAN di Maluku. Mereka mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan 01. Deklarasi dukungan kepada pasangan 01 berlangsung di Hotel Pacific Ambon, Kamis (28/3).
Soal dukungan ke Jokowi-Ma'ruf Amin, Bima Arya pun mengaku siap dipecat dari PAN. "Insya Allah saya siap atas segala risikonya. Prinsip saya right on is my party when's right keep it right when's wrong make it right," ucap Bima seusai acara Speek Up Satukan Suara di Puri Begawan Kota Bogor, Jumat (12/4).
Meski begitu, Bima tidak berniat keluar dari PAN karena Bima menganggap langkahnya sesuai dengan tujuan awal didirikanya PAN, yakni menjunjung reformasi.
"Saya ikut mendirikan partai ini, tidak ada sedikit pun ingin keluar dari partai. Ini adalah ikhtiar saya untuk sejalan dengan platform partai," kata Bima.
Menurutnya, sejak awal ia sudah tidak setuju dengan langkah PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Ketika waktu itu PAN berkumpul mendukung Prabowo-Sandi, saya sudah sampaikan masak (dari) Gerindra (dan) Gerindra? Saya enggak habis pikir kenapa harus seperti itu," bebernya.
Bima sengaja baru mendeklarasikan dukungannya pascapurna jabatan sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dengan alasan menghormati Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.
Tak hanya itu, ia menilai selama Jokowi memimpin ekonomi stabil dan tidak gagap teknologi. (DD/P-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved